PEKANBARU - Wacana Peminjaman dana sebesar Rp4,4 triliun yang dimasukkan pemprov Riau ke dalam nota keuangan RAPBD 2020, mendapat saran, kritikan dan penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Riau.

Salah satunya ialah dari fraksi Golkar. Juru bicara fraksi Golkar, Amyurlis dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya menolak peminjaman dana tersebut. Menurutnya, pemprov mesti memikirkan risiko ke depannya jika memang Rp4,4 triliun itu dimasukkan ke APBD 2020.

"Resiko patut diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai rencana ini menjadi tanda kegagalan pemprov dalan mencari alternatif lain. Kami menolak rencana peminjaman ini," kata Amyurlis dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2020, Senin (4/11/2019).

Lain halnya dengan Golkar, fraksi PKS yang diwakilkan oleh Sofyan Siroj menyarankan agar pemprov Riau mengambil alternatif lain.

"Kami menanyakan landasan dan regulasi pinjaman ino, dan kalau bisa menyarankan agar pemprov mengambil alternatif lain untuk tutupi defisit anggaran. Karena pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara multiyears," ujar Sofyan.

Sementara itu, fraksi PDIP dan Demokrat pun meminta agar pemprov meninjau ulang wacana tersebut. Sebab, kondisi keuangan Riau saat ini tidak terlalu mendesak.

"Kami minta ditinjau ulang karena kondisinya belum terlalu mendesak. Selain itu, peminjaman anggaran ini juga rentan riba, bertentangan dengan sistem pemerintahan yang direncanakan pemprov," jelas juru bicara fraksi Demokrat, Eva Yuliana.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan nota keuangan RAPBD 2020 sebesar Rp12,379 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,4 triliunnya merupakan wacana peminjaman dana untuk pembangunan infrastruktu kepada pihak ketiga.***