
JAKARTA, GORIAU.COM - Pembagian traktor untuk petani Ponorogo yang prosesi simbolisnya telah dilakukan Presiden Joko Widodo, sekarang jadi sorotan. Pasalnya, traktor yang sudah dibagikan ditarik kembali. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri menyatakan kementeriannya baru akan membagikan traktor untuk Ponorogo bulan depan. Amran berkilah, traktor belum dibagikan karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian baru cair.
''Bila melihat dari pernyataan dari Menteri Pertanian, ini pernyataan darurat alias pernyataan panik karena penarikan traktor dari petani hanya bikin presiden Jokowi malu sekali,'' kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), di Jakarta, Rabu 18 Maret 2015.
Padahal kata Uchok, Presiden Jokowi sendiri terlanjur menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan traktor sebanyak 41 ribu ke seluruh Indonesia. Dan untuk Ponorogo traktor yang dibagikan sebanyak 3 ribu unit. Tapi setelah Jokowi menyatakan tersebut, traktor justru ditarik kembali.
"Ini sangat menyakitkan rakyat," kata Uchok.
Ia minta, Menteri Amran berpikir serius merealisasikan janjinya membagikan traktor bagi petani bulan depan. Jika tidak, Amran akan dinilai pembual besar alias tidak konsisten antara penyataannya dengan kondisi di lapangan. Fakta lainnya, di Kementerian Pertanian belum ada lelang pengadaan traktor.
''Jika melihat lelang di Kementerian Pertanian tanggal 18 Maret 2015, pengadaan alat mesin pertanian berupa traktor untuk tahun 2015 hanya ada dua lelang traktor sebesar Rp 1,7 milyar, yaitu pertama, pengadaan traktor pertanian dengan paket anggaran sebesar Rp 650 juta, dan kedua, pengadaan traktor besar sebanyak 1 unit dan traktor mini sebanyak 1 unit sebesar Rp 1 milyar,'' kata Uchok.
Sementara pada tahun 2014 kata Uchok, pengadaan traktor pertanian hanya sebesar Rp 640 juta. Pun pada tahun 2013, hanya ada 4 item pengadaan traktor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 102 milIar. Sedangkan pada tahun 2012, ada 5 item pengadaan traktor dengan anggaran sebesar Rp 119 miliar.
''Saya minta Menteri Amran jangan coba-coba lakukan pengadaan lelang dengan cara penunjukan langsung. Ini hanya buka peluang untuk terjadinya korupsi," katanya.
Namun yang pasti kata Uchok, Menteri Pertanian, harus tunaikan janjinya. Karena janji adalah utang yang harus dibayar. Apalagi ini janji pejabat negara, dan itu juga janji Presiden. (gus)