JAKARTA, GORIAU.COM - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nurhidayat Sardini menegaskan, bahwa lembaganya telah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah serentak yang direncanakan akan mulai digelar pada 9 Desember 2015. Ia prediksi, bakal terjadi "ledakan" aduan terkait pelanggaran penyelenggara pemilihan DKPP.

''Kita siap dengan kemungkinan membludaknya laporan yang masuk ke DKPP, " kata mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut di Jakarta, Rabu 18 Maret 2015.

Untuk mengantisipasi ledakan pengaduan ke DKPP, kata Nurhidayat, lembaganya telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya, sudah mengkaji implikasi-implikasi yang mungkin muncul dari diberlakukannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Beberapa bulan yang lalu, kajian telah dilakukan. Salah satu dari hasil kajian tersebut adalah adanya potensi-potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilihan serentak.

"DKPP sejak beberapa bulan yang lalu telah mengkaji implikasi-implikasi Undang-Undang tentang Pilkada. Dari kajian didapat sejumlah persoalan yang menjadi titik rawan," kata Nurhidayat.

Salah satu titik kerawanan itu kata Nurhidayat, terkait dengan kepengurusan ganda partai politik. Seperti diketahui dua partai yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah didera konflik dualisme kepengurusan. Pasti ini akan berimbas juga di daerah.

"Konflik kepengurusan partai, bakal sangat memengaruhi problematika pemilihan di daerah," ujarnya.

Akan terjadi saling klaim keabsahan hak mengajukan pasangan calon. Pada tahun 2014, hal ini pun terjadi. Bahkan dewan kehormatan banyak mendapat aduan terkait klaim keabsahan pengajuan calon, ketika menangani kasus Pilkada antara rentang tahun 2012 sampai 2014. Berbekal pengalaman itu, Nurhidayat yakin lembaganya bisa menyelesaikan masalah, dan tak akan terpontang-panting karena membludaknya pengaduan yang masuk ke DKPP.

"Kita juga sudah mengonsolidasikan Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) yang dibentuk sejak menjelang Pemilu 2014. Yang pasti, dalam pemilu 2014 yang lalu, kami tangani pengaduan 800-an kasus. Nyatanya kami bisa lakukan dan bisa ditangani. Jadi kami sudah siap-siap dengan antisipasi yang matang," katanya. (gus)