PEKANBARU - Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Abdul Wahid sampai hari ini menegaskan dirinya siap memperjuangkan revisi UU Dana Perimbangan untuk memasukkan komoditi Crude Palm Oil (CPO) supaya bisa masuk dalam Dana Bagi Hasil (DBH).

Perjuangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Komisi III DPRD Riau baru terbentuk, dan para anggota Komisi sudah melakukan safari ke berbagai daerah penghasil sawit untuk menggalang kekuatan.

Dari segi Pemprov Riau, Gubernur Syamsuar juga sudah mengundang beberapa kepala daerah yang merupakan daerah penghasil sawit untuk menyatukan suara dalam perjuangan ini, namun akibat pandemi Covid-19, perjuangan ini nampak meredup.

"Itu sudah dimasukkan ke dalam Prolegnas, bisa saja kita pakai skema itu, tapi kan semua tergantung daerahnya, getol tidak? Kalau cuma kita saja di pusat, kan susah juga," ujar Ketua DPW PKB Riau ini kepada GoRiau.com, Senin (8/3/2021).

Wahid bahkan mengaku tidak tahu sejauh mana pembahasan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Riau dalam pertemuan dengan beberapa kepala daerah itu. Makanya, dia belum menerima draft usulan revisi ini.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, mana drafnya? Kalau barang itu sudah jadi, sampaikan ke kita, apa poin yang mau diubah? Tentu kajiannya ada di pemerintahan daerah. Kita kan cuma secara politis saja, kalau teknis tentu di eksekutif," tambahnya.

Lebih jauh, menurut Wahid, DBH CPO ini akan sangat memberikan dampak positif yang sangat besar bagi Riau, karena setiap hasil CPO yang diekspor oleh Indonesia akan dirasakan oleh Riau.

"Kalau DBH CPO ini ada, misalnya pendapatan negara dari ekspor CPO mencapai Rp 50 T, 20 persennya untuk DBH. Berarti kan ada Rp 10 T yang akan dibagikan ke daerah penghasil, anggaplah kontribusi Riau untuk CPO mencapai 50 persen, berarti kan ada dana tambahan untuk APBD sebesar Rp 5 T," tegasnya.

Selama ini, ujar Wahid, komoditas sawit memang menjadi unggulan di Riau. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar ketimbang dampak positifnya. Dimana banyak jalan-jalan yang rusak akibat lalu lintas, baik oleh truk pengangkut buah sawit maupun CPO yang memang mayoritas merupakan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Jika ada skema bagi hasil ekspor CPO, tentu Riau bisa menanggulangi itu. Begitu juga dengan cukai rokok, kita dapat apa dari sana?" tutupnya. ***