JAKARTA - Kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru dan dinilai bukan lagi sekadar pelanggaran privasi elektronik biasa. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa pengusutan perkara tersebut saat ini telah mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Peningkatan status penyelidikan ini didasarkan pada temuan alat bukti baru yang mengubah arah penanganan kasus secara hukum.

Perkembangan kasus ini menjadi sorotan luas karena menyangkut keamanan komunikasi dan keselamatan kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara konstitusional.

Yusril menjelaskan bahwa pada tahap awal, pihak berwenang hanya mengenakan pasal terkait penyadapan dan intersepsi. Namun, penyesuaian delik hukum dilakukan setelah penyidik mengantongi instrumen pembuktian yang cukup. Menko Kumham Imipas tersebut menyampaikan detail perkembangan ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu," paparnya.

"Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," urainya.

Lebih lanjut, Yusril menekankan adanya perbedaan mendasar antara penyadapan terhadap warga sipil biasa dengan kepala pemerintahan yang sah. Status tokoh utama atau primus inter pares yang disandang seorang presiden membuat setiap tindakan intersepsi terhadapnya melekat langsung dengan kehormatan jabatannya.

"Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tindak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares," jelasnya.

"Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," tegasnya.

Aparat penegak hukum kini terus berupaya mengusut tuntas motif di balik aksi ilegal tersebut. Fokus utama pengusutan saat ini adalah memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam penyadapan untuk membuat Presiden tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugas kenegaraannya. ***