SELATPANJANG – Sebanyak 1.644 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kepulauan Meranti kini bisa bernapas lega. Harapan mereka untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih layak semakin terang seiring dukungan dari pemerintah daerah setempat terhadap wacana peralihan status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 mendatang.

Bupati Kepulauan Meranti, Asmar menyatakan bahwa langkah pemerintah pusat ini merupakan angin segar bagi para tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis. Selama ini, ribuan pegawai tersebut telah menjadi tulang punggung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah pesisir Provinsi Riau.

"Pada prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung arah kebijakan ini. Kita semua berharap peningkatan status nanti bisa memberikan kepastian kepegawaian sekaligus mendongkrak kesejahteraan para pegawai yang sudah mengabdi," tutur Asmar, Senin (9/11/2026).

Meski telah memberikan lampu hijau, Asmar mengingatkan bahwa realisasi kebijakan di tingkat daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemkab Kepulauan Meranti masih harus menunggu regulasi turunan berupa petunjuk teknis (juknis) dari kementerian terkait. Persyaratan, mekanisme, hingga tahapan pengangkatan ke depan wajib mengacu pada rel aturan pusat.

"Intinya sekarang posisi kita masih menunggu arahan teknis lebih rinci. Mulai dari syarat pasti hingga tata cara perubahannya, supaya semuanya berjalan tertib sesuai pedoman," imbuhnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko menyoroti pentingnya kejelasan skema pembiayaan. Menurutnya, kesiapan anggaran daerah sangat bergantung pada regulasi baku yang akan diterbitkan pusat agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengelola keuangan.

"Langkah kehati-hatian ini penting agar tidak timbul salah paham di kalangan pegawai. Jangan sampai ada anggapan bahwa pada tahun 2027 nanti semua PPPK paruh waktu otomatis langsung berubah status tanpa proses verifikasi dan mekanisme yang sah," papar Fajar.

Sebagai informasi, wacana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 tengah digodok intensif oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini diharapkan menjadi ujung dari penyelesaian status tenaga non-ASN yang selama ini belum mendapatkan jaminan kepegawaian yang utuh. ***