JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton memeriksa sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan para pejabat tersebut berlangsung serentak di dua lokasi berbeda pada Selasa (10/11/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, sedangkan pemeriksaan lainnya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," urai Jurubicara KPK Budi Prasetyo.

Para saksi yang menjalani pemeriksaan di Jawa Timur meliputi Kakantah Gresik Rarif Setiawan, Kakantah Surabaya I Wida Rahardian Aji, serta Kakantah Surabaya II Agung Basuki. Turut dipanggil pula Kakantah Sidoarjo Nursuliantoro, Kakantah Situbondo Nasep Vandi Sulistyo, Kakantah Mojokerto Mateus Joko Slameto, Kakantah Malang Istanto Nurhidayat, dan Kakantah Jember M Sochib Lutfi.

Sementara itu, penyidik di Jakarta memfokuskan pemeriksaan terhadap Kakantah Kabupaten Bogor I Budi Kristiyana. Langkah hukum ini merupakan rentetan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 19 orang di wilayah Jabodetabek pada pertengahan September lalu.

Dari rangkaian penggerebekan tersebut, lembaga antirasuah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai fantastis mencapai Rp106,3 miliar. Tumpukan uang dalam berbagai mata uang asing itu ditemukan tersimpan rapi di dalam beberapa koper berwarna merah di kediaman salah satu tersangka bernama Arif.

KPK kemudian menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri, Kakantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi. Mereka diduga kuat terlibat kongkalikong dalam pengajuan perpanjangan atau pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan bermasalah di kawasan Bogor.

Berdasarkan konstruksi perkara, pihak Summarecon menyodorkan uang pelicin sebesar Rp1,5 miliar melalui sejumlah perantara agar otoritas berwenang bersedia membuka blokir tanah yang sedang digugat oleh ahli waris. Uang tersebut kemudian mengalir ke kantong sejumlah pejabat di BPN dengan modus kode "dua".

Selain pusaran suap penerbitan sertifikat, penyidik juga mengendus adanya aliran dana gelap terkait promosi dan mutasi jabatan di internal kementerian tersebut. Hingga kini, KPK masih menelusuri asal-usul setoran tunai miliaran rupiah lainnya yang diduga mengalir bebas ke kantong para petinggi ATR/BPN. ***