PEKANBARU – Usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dari sekitar Rp500 ribu per bulan belum mendapat kepastian.

Pemprov Riau menyatakan perlu menghitung terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah sebelum memutuskan apakah usulan kenaikan TPP tersebut dapat direalisasikan.

Hal itu mengemuka setelah adanya pembahasan antara DPRD Riau, khususnya Komisi III, dengan pihak terkait mengenai besaran TPP PPPK.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD meminta agar TPP PPPK yang saat ini berada di kisaran Rp500 ribu dapat ditingkatkan. Namun, Komisi III juga meminta dilakukan penyisiran dan klarifikasi terhadap kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

Menanggapi usulan tersebut, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyebutkan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menghitung kekuatan keuangan daerah.

"Kalau untuk itu, hitung kekuatan kita lah, kan," ujarnya.

Ia menegaskan, kemampuan keuangan menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait penambahan TPP PPPK.

Saat ditanya apakah APBD Riau memungkinkan untuk mengakomodasi kenaikan tersebut, ia tidak memberikan kepastian. Ia justru berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik.

"Hitung kekuatan duit, ya? Sama-sama berdoa lah kita dapat banyak dapat duit," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan kenaikan TPP PPPK masih bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Riau.

Di sisi lain, persoalan ini menjadi perhatian karena terdapat perbedaan besaran tambahan penghasilan antara PPPK dan pegawai negeri sipil (PNS).

DPRD Riau pun perlu memastikan bahwa aspirasi peningkatan kesejahteraan PPPK dibahas secara terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan APBD serta kebutuhan belanja daerah lainnya.

Hingga kini, belum ada angka pasti mengenai besaran kenaikan TPP PPPK maupun kepastian waktu realisasinya. ***