PEKANBARU – Kebutuhan operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Pekanbaru menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengalokasikan anggaran minimal Rp10 juta untuk setiap posyandu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Usulan itu disampaikan Tekad setelah menerima berbagai keluhan kader posyandu selama kegiatan reses beberapa hari terakhir. Persoalan yang disampaikan para kader berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, mulai dari alat tulis kantor (ATK), lemari penyimpanan berkas, meja, hingga tempat tidur untuk pemeriksaan.

Menurut Tekad, kebutuhan tersebut selama ini banyak dipenuhi melalui swadaya masyarakat. Sementara insentif kader sudah memiliki pos tersendiri dari pemerintah, kebutuhan perlengkapan operasional justru belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

"Selama ini kosong. Mereka mengandalkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan posyandu. Makanya, banyak yang mengadu kepada kami saat reses. Kita minta supaya ada biaya operasional Rp10 juta per posyandu setiap tahun," kata Tekad kepada GoRiau.com, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, anggaran yang diusulkan tersebut tidak diperuntukkan bagi pembayaran honor maupun insentif kader. Dana itu secara khusus harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan perlengkapan yang menunjang kegiatan pelayanan posyandu.

Tekad menilai kebutuhan anggaran tersebut semakin relevan setelah posyandu bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Cakupan pelayanannya kini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dengan bertambahnya cakupan pelayanan, kebutuhan sarana pendukung di tingkat posyandu juga semakin besar. Selain melayani pemeriksaan kesehatan masyarakat, kader kini turut menjalankan fungsi pendataan dan membantu mengidentifikasi berbagai persoalan warga di lingkungannya.

"Posyandu sekarang sudah enam SPM. Kesehatan hanya salah satunya. Ada juga pendidikan, sosial dan bidang lainnya. Bahkan sekarang ada kegiatan berkebun dan sebagainya. Jadi, kebutuhan operasionalnya juga harus diperhatikan," ujarnya.

Berdasarkan data Pemko Pekanbaru yang dipublikasikan pada Oktober 2026, jumlah posyandu di Kota Pekanbaru tercatat sekitar 650 unit. Dengan asumsi seluruh posyandu memperoleh alokasi Rp10 juta per tahun, kebutuhan anggaran yang harus disiapkan diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar.

Tekad menilai kebutuhan tersebut masih dapat dipertimbangkan dalam kemampuan APBD Kota Pekanbaru. Apalagi, pengalokasian anggaran itu dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Ia menyarankan agar anggaran operasional tersebut dapat ditempatkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ataupun kecamatan. Namun, menurutnya, pengelolaan melalui kecamatan dapat menjadi pilihan karena pembinaan posyandu selama ini juga melibatkan pemerintah kecamatan.

"Kalau bisa, anggarkan Rp10 juta per posyandu untuk operasional. Bisa melalui OPD terkait atau kecamatan. Menurut saya, lebih bagus di kecamatan karena pembinaannya juga di sana," tuturnya.

Tekad berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam pembahasan RAPBD 2027. Dengan dukungan anggaran operasional, kader diharapkan tidak lagi harus mengandalkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan posyandu. ***