SELATPANJANG – Rencana kenaikan harga tiket armada angkutan laut milik PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet) dipastikan tidak akan berjalan mulus begitu saja. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengambil langkah pembatasan atas usulan lonjakan tarif sebesar 15 persen yang diajukan kedua perusahaan pelayaran tersebut, demi melindungi daya beli masyarakat pesisir yang masih terbatas.

Sikap ini mengemuka dalam rapat koordinasi penyesuaian tarif angkutan penumpang laut yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Dalam forum tersebut, pihak penyedia jasa beralasan bahwa penyesuaian tarif sangat mendesak akibat membengkaknya biaya operasional, mulai dari naiknya harga BBM industri, harga suku cadang kapal, kenaikan upah kru, tingginya biaya kepelabuhanan, hingga kebutuhan investasi armada baru.

Menyikapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri langsung memaparkan hasil kajian teknisnya. Ia menguraikan landasan hukum dan batas kewenangan penetapan tarif yang mengacu pada aturan berjenjang, mulai dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau, hingga regulasi lokal berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti yang diterbitkan pada 2022 silam.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin yang hadir memimpin rapat menyatakan bahwa pemerintah daerah sejatinya memaklumi tekanan biaya operasional yang ditanggung perusahaan. Kendati demikian, mobilitas warga Kepulauan Meranti yang sangat bergantung pada jalur transportasi laut tidak boleh dikorbankan begitu saja.

"Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya," tegas Muzamil.

Sebagai jalan tengah, Pemkab Kepulauan Meranti hanya memberikan ruang toleransi kenaikan tarif maksimal di angka 10 persen. Angka ini pun khusus diberlakukan untuk jaringan trayek pelayaran lintas wilayah yang berada di luar kewenangan operasional pemerintah kabupaten. Sementara untuk rute pelayaran lokal antarpulau di dalam wilayah Meranti, seperti rute Selatpanjang–Tanjung Samak, Muzamil meminta pihak perusahaan tidak menaikkan tarif tiket tersebut sama sekali.

Wacana kenaikan tarif tiket ini turut mendapat sorotan tajam dari jajaran legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi secara terbuka menyatakan keberatannya karena kondisi ekonomi dan daya beli warga saat ini dinilai belum stabil untuk menerima beban tambahan. Hal senada disuarakan oleh Sekretaris Komisi II, Jani Pasaribu dan anggotanya, Al Amin, yang meminta operator kapal membuka rincian komponen biaya operasional secara transparan sebelum menuntut kenaikan harga tiket.

Menindaklanjuti polemik tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar usulan penyesuaian tarif tiket angkutan laut ini dibawa ke mekanisme legislatif tingkat DPRD untuk dibahas lebih terperinci. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Sekretaris Daerah, Sudandri, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tengku Arifin. ***