JAKARTA – Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, Sriyatin tidak mewakili PP Muhammadiyah dalam sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan 1443 H yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) pada Jumat (1/4/2022) lalu.

Sambung Mu'ti, Sriyatin hadir di sidang isbat mewakili Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

''Karena tidak ada undangan dan tidak ada surat tugas, keikursertaan dr Sriyatin tidak mewakili dan tidak merupakan representasi resmi PP Muhammadiyah,'' ujar Abdul Mu'ti kepada wartawan, Ahad (3/4/2022), seperti dikutip dari detikcom.

''Saya mendapatkan info surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tanggal 21 Maret agar menugaskan Dr Sriyatin untuk menghadiri sidang isbat. Jadi kehadiran beliau dalam Sidang Isbat tidak mewakili PP Muhammadiyah,'' imbuhnya.

Mu'ti kembali menegaskan, tidak ada surat dari Kemenag kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk menghadiri sidang isbat tersebut.

''Tidak ada surat dari Kemenag kepada PP Muhammadiyah dan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah untuk menghadiri sidang isbat,'' kata Abdul Mu'ti.

Mu'ti menegaskan semua kader yang mewakili Muhammadiyah di forum resmi harus membawa surat tugas dari PP Muhammadiyah. Surat itu, kata Mu'ti, harus sesuai dengan undangan.

''Prosedur di Muhammadiyah, untuk tertib organisasi, semua yang mewakili PP Muhammadiyah di forum resmi harus membawa surat tugas resmi dari PP Muhammadiyah atau majelis sesuai surat undangan,'' kata Mu'ti.

Sebelumnya, Kemenag memastikan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 H diikuti semua ormas islam, termasuk NU dan Muhammadiyah. Kemenag menepis isu pihaknya tidak mengundang ormas Muhammadiyah.

''Sejumlah perwakilan ormas Islam mengikuti sidang isbat awal Ramadan 1443 H, termasuk NU dan Muhammadiyah,'' kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar), Adib dalam keterangannya, dilansir dari situs Kemenag, Ahad (3/4).

''Bahkan, perwakilan dari Lembaga Falakiyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Persis memberikan tanggapan dan saran dalam sidang isbat yang dipimpin Menag,'' imbuhnya.

Adib mengatakan, seperti biasa, Kemenag mengundang perwakilan ormas Islam, duta besar negara sahabat, LAPAN, BRIN, BMKG, dan juga Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag dalam sidang isbat penetapan awal Ramadhan itu. Hanya saja, karena pandemi, sidang digelar hybrid, ada yang mengikuti secara luring dan daring.

''KH. Abd. Salam Nawawi, MA dari Lembaga Falakiyah NU dan Dr. KH. Sriyatin Siddiq, MA dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti secara daring. Sedang KH. Syarif Ahmad Hakim dari Persis mengikuti secara luring di Auditorium HM Rasjidi Kemenag,'' jelasnya.***