PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menilai kebijakan terkait sekolah tatap muka belum sempurna karena masih ada hal yang menjadi kekhawatirannya, yakni proses anak-anak dari rumah ke sekolah atau sebaliknya.

"Apakah anak-anak secara simsalabim dari rumah langsung sampai ke sekolah? Bagaimana protokol kesehatan mereka bisa sampai ke rumah? Karena di perjalanan pasti ada potensi penularan Covid-19, mereka kan tidak pakai alat ajaib Doraemon," ujar Politisi Gerindra ini, Senin (15/2/2021).

Kekhawatiran Hardianto lebih kepada anak-anak SD dan SMP, sebab untuk ukuran anak SMA/SMK biasanya lebih dewasa dalam berpikir dan paham dengan resiko jika mereka tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), terutama yang berada di daerah zona merah atau kuning.

Dijelaskan Hardianto, dirinya sama sekali tidak meragukan pihak sekolah dalam melakukan pengawalan terhadap Prokes, namun dia tidak tahu bagaimana kesiapan sekolah dalam mengawal anak-anak yang pulang ke rumahnya atau sebaliknya.

"Makanya saya bilang, membuat kebijakan jangan yang setengah-setengah, kalau pemerintah berani membuka sekolah tatap muka, semua persiapan harus matang," ujarnya.

Hardianto menambahkan, dirinya tidak dalam konteks menolak kebijakan itu, namun dia hanya meminta ada garansi dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin anak-anak bisa bebas dari penularan

"Memang kualitas pendidikan kita sangat penting, tapi kesehatan juga tak kalah penting. Apakah keduanya bisa digaransi terjamin oleh pemerintah, karena kita hanya bicara lingkup sekolah, padahal banyak aspek-aspek yang mesti jadi perhatian juga," tuturnya.

Harusnya, lanjut Legislator Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti ini, ketika ada kebijakan di tengah pandemi begini, pemerintah melalui sekolah bisa melibatkan para orang tua untuk menerima masukan, bukan semata-mata membuat kebijakan dan meminta pihak sekolah untuk menjalankannya.

"Kalau orang tua dilibatkan, minimal ada kesepakatan bahwa keselamatan anak dari sekolah ke rumah jadi tanggungjawab orang tua, untuk di sekolah baru menjadi tanggungjawab pihak sekolah. Misalnya, bagi orang tua yang tak punya kendaraan pribadi, pemerintah bisa memberikan fasilitas transportasi bus sehingga bisa meminimalisir penularan di angkutan umum," tutupnya. ***