PEKANBARU, GORIAU.COM - Membengkaknya dana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Annas-Andi menuai protes. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik penyaluran anggaran pendapatan dan belanja daerah itu terkesan terjadi pemborosan.


"Kami juga meminta agar pihak-pihak terkait khususnya pemerintah daerah dan legislator terbuka mengenai anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur ini. Itu merupakan hak publik," kata Usman selaku koordinator Fitra Riau kepada pers di Pekanbaru, Kamis (23/1/2014).


Sejauh ini, kata dia, informasi yang didapat masih simpangsiur, besaran anggaran yang diumumkan para pejabat di DPRD Riau dan Pemda Riau berubah-ubah sehingga terkesan ada pengkaburan.


Awalnya, demikian Usman, dana yang disiapkan sekitar Rp400 juta, kemudian meningkat menjadi Rp500 juta, dan baru-baru ini kembali naik menjadi Rp1,7 miliar. "Namun informasi terakhir yang saya dapatkan, anggarannya itu sebesar Rp1,7 miliar untuk keperluan pengadaan sofenir para tamu undangan, konsumsi, gedung dan berbagai persiapan seremonial lainnya," kata dia.


Jika benar demikian, menurut dia hal itu adalah bentuk pemborosan APBD sehingga tidak sewajarnya dilakukan.


Harusnya, kata dia, dana sebesar itu bisa dialokasikan ke keperluan yang lebih baik untuk masyarakat. "Seperti infrastruktur jalan, gedung sekolah dan jaminan pendidikan anak-anak dari kalangan kurang mampu. Itu jauh lebih baik dan bermanfaat," katanya.


Seperti yang diketahui, demikian Usman, bahwa di Riau masih banyak jalan-jalan yang rusak sehingga butuh perbaikan segera.


Kemudian, lanjut kata Usman, sarana dan prasarana pendidikan termasuk gedung sekolah yang membutuhkan biaya renovasi serta masih rendahnya dana jaminan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. "Semuanya itu adalah tanggungjawab pemerintah yang harusnya diutamakan atau didahului," katanya.


Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan di Pekanbaru, Rabu, langsung memberikan klarifikasi perihal meningkatnya anggaran tersebut bukan merupakan bentuk pemborosan melainkan untuk mengakomodir agar masyarakat umum ikut dilibatkan dalam upacara pelantikan. "Janganlah dibandingkan dengan daerah lain, atau biaya pelantikan gubernur sama besar dengan pelantikan Presiden. Ini kan semangat gotong-royong dan melibatkan semua masyarakat yang ingin ditonjolkan," kata Djohermansyah.


Biaya pelantikan gubernur terpilih meningkat jauh dari sebelumnya yang sekitar Rp400 juta, karena rencana awalnya hanya akan digelar di Gedung DPRD Provinsi Riau melalui Rapat Paripurna Istimewa. Sedangkan, rencana terbarunya acara pelantikan akan digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru yang bisa menampung ribuan orang.


"Perlu tempat yang lebih besar tentu untuk biaya lebih besar, pengamanannya lebih besar, kue dan makanan lebih banyak," katanya.


Pelantikan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih dijadwalkan pada 20 Februari mendatang.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah menyerahkan surat penetapan gubernur terpilih kepada DPRD Riau setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan gugatan dalam sengketa Pemilukada dari pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat.


Surat tertulis tersebut telah disampaikan kepada DPRD, Pemprov Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), dan Bawaslu.(fzr/ant)