PEKANBARU -  Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Riau, Kaharuddin, mengkritisi Partai Politik (Parpol) yang selama ini kerap mengedepankan kaum-kaum 'bangsawan' dalam konstelasi politiknya.

Hal itu disampaikannya dalam Rumpi Politik yang digelar oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Riau, Sabtu (13/11/2021). Menurutnya, hal ini membuat Anggota DPRD menjadi lemah dalam pengawasan.

"Legislatif seharusnya mengawasi kerja eksekutif, bahkan kalau bisa menjadi oposisi, tapi hari ini peran legislatif dikatakan hampir tidak ada," katanya.

Dalam pengamatannya selama ini, Kaharuddin melihat Parpol kerap menganut sistem feodalisme, dimana sistem kekuasaaan dibangun secara turun temurun. Ini dibuktikan dengan komposisi eksekutif dan legislatif hari ini.

"Baru-baru ini, yang menang Pilkada sekarang itu ada istri bupati sebelumnya, jadi Parpol ini tidak lagi bicara pengalaman, kredibilitas, dan hal macamnya. Parpol mestinya mengedepankan kader terbaik mereka, kader yang sudah dibina dengan baik, bukan lagi berdasarkan berapa banyaknya dana yang dimiliki, dan kekuatan besar dibelakangnya. Sistem dinasti begini yang kemudian melahirkan oligarki," tegasnya.

Karena lembaga eksekutif dan legislatif didominasi oleh kelompok-kelompok bangsawan tadi, lanjut Kaharuddin, mahasiswa kemudian menjadi penyeimbang karena mahasiswa merasa aspirasi masyarakat tidak didengarkan lagi oleh lembaga tersebut.

Dia mencontohkan, kebijakan Omnibus Law yang kemudian membuat banyak buruh kehilangan hak-haknya. Pada akhirnya, mahasiswa membuat aksi besar-besaran untuk menolak itu.

"Menurut saya, untuk menuju sistem demokrasi yang baik itu harus dimulai dengan memperbaiki partai. Pengkaderan harus jelas, sehingga kader Parpol itu bisa pro kepada masyarakat, atau kami (mahasiswa) yang bergerak," terangnya.

Lebih jauh, Kaharuddin mengungkapkan, awalnya dia ragu untuk ikut dalam diskusi Rumpi Politik ini, sebab penyelenggara diskusi ini adalah Parpol. Namun, ketika diberi kebebasan berbicara, dia menyanggupi.

"Pas saya diberi kebebasan mengkritik apa saja, baru saya bersedia hadir di rumah Gubernur dan Ketua DPRD Riau ini, apalagi Golkar adalah penguasa Riau, walaupun tidak ikut dalam diskusi ini, saya harap apa yang menjadi keluhan mahasiswa ini bisa sampai," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bapilu Golkar Riau, Zulfan Heri, mengungkapkan pihaknya sengaja mengundang mahasiswa karena pihaknya ingin menerima kritikan dari aktivis.

"Kita mau dengar kritikan dari mereka, kritik saja sepuasnya, nanti di diskusi selanjutnya mungkin Presma dari kampus yang lain kita hadirkan, kita harus terbuka untuk semua kritikan," katanya. ***