PEKANBARU - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Riau, Mardianto Manan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak mengabaikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau.

Dikatakan Legislator Dapil Inhu - Kuansing ini, di daerah-daerah pedalaman Provinsi Riau masih terdapat beberapa KAT, keberadaan mereka ini mestinya menjadi kekayaan budaya bangsa secara tampilan tradisional.

Namun sayangnya, banyak diantara mereka yang sampai hari ini masih dihantui oleh persoalan ruang hidup semakin sempit, sumber ekonomi berkurang, tatanan sosial tertindas, dan tergerusnya orisinalitas kebudayaan.

"RPJMD hendaknya memberikan ruang spesifik bagi pembangunan kehidupan mereka dan memuat upaya pelestarian budaya melalui program-program yang khusus," ujar Politisi PAN ini, Kamis (10/2/2022).

Mardianto yang juga Wakil Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Lahan ini menambahkan, dirinya banyak sekali menerima aduan tentang penindasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di daerah KAT ini.

"Mereka dizalimi oleh investor, tanahnya sudah dikapling menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dari negara, komunitas ini kemudian terusir hanya gara-gara selembar HGU, padahal leluhur mereka sudah mendiami lahan itu sejak negara ini belum berdiri. Sentuhan seperti ini yang belum tercantum dalam RPJMD," tegasnya.

"Jangan biarkan KAT tergilas oleh perubahan zaman, tertindas oleh Kerukunan kapitalisme pemburu rente, dan terabaikan oleh ketidakpedulian pengambil kebijakan. Pembiaran ini merupakan sebuah 'kecelakaan budaya' yang menjadi muara prahara kemanusiaan," tutupnya. ***