RENGAT - Ketua Pengadilan Agama (PA) Rengat, Yunadi menyatakan tingkat perceraian di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau cukup tinggi. Kemudian, ada juga pernikahan di bawah umur. Keduanya tentu berdampak pada kehidupan sosial ekonomi anak.

Hal itu dikemukakan Yunadi saat rapat koordinasi dengan Pemkab Inhu, Selasa (8/2/2022). Pada rapat yang digelar di Ruang Narasinga Kantor Bupati Inhu tersebut juga dilakukan MoU antara Pemkab Inhu dan PA Rengat.

"Tingginya tingkat perceraian dan adanya pernikahan bawah umur, berdampak pada kehidupan anak. Karena besarnya dampak yang ditimbulkan, maka perlu perhatian bersama," ujar Yunadi.

PA Rengat menginginkan data tersebut tidak hanya menjadi data 'mati'. Menurut Yunadi, data itu harus dihidupkan dengan cara menyampaikan ke Pemkab Inhu, khususnya kepada OPD yang menangani permasalahan sosial.

"Kita perlu adanya Mou untuk menyampaikan data tersebut ke pemerintah daerah," ujar Yunadi.

Menanggapi hal tersebut Sekda Inhu, Hendrizal selaku pemimpin rapat mengatakan bahwa pemda akan mencoba membuat suatu MoU sehingga data yang ada dapat ter-cover semuanya.

"Anak yang tidak mampu sekolah akibat perceraian orang tuanya atau anak yang menikah di bawah umur, akan mendapat perhatian," ujar Hendrizal.

Hadir dalam rakor ini, Ketua Pembina LAMR Kabupaten Inhu, Abdul Gani, Kepala Kantor Kemenag Inhu, Darwison dan Kepala BPS Kabupaten Inhu.

Kemudian, juga hadir beberapa kepala OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,Kebudayaan (Disdikbud) Inhu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Inhu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB) Inhu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Inhu, Dinas Kependudukan dan Capil (Disdukcapil) Inhu, Kabag Tapem, Kabag Hukum Setdakab Inhu serta undangan lainnya.***