
JAKARTA - Ekosistem pembangunan dan tata kelola keteknikan di Provinsi Riau mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).
Penganugerahan yang digagas oleh PII bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ini merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang menerapkan praktik keinsinyuran secara profesional. Provinsi Riau bersanding dengan lima provinsi lain yang mendapat undangan khusus, yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan, setelah menyisihkan puluhan peserta dari seluruh Indonesia.
Fokus Penilaian dan Asesmen
Sistem pengukuran IKD ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian, meliputi kebijakan, kualitas sumber daya manusia (SDM), proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Proses asesmen telah berlangsung sejak Juli 2026. Dewan Asesor PII melakukan verifikasi ketat terhadap dokumen kebijakan tertulis, pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlatar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi profesi, hingga inovasi proyek keteknikan dari setiap instansi.
Pencapaian ini terwujud melalui sinergi 21 Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau bertindak sebagai koordinator selama tahapan penilaian tersebut.
Komitmen Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebut proses ini menjadi pengalaman penting mengingat ini adalah pengukuran keinsinyuran daerah pertama yang digelar secara nasional.
"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," paparnya.
Kedepan, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem keinsinyuran secara berkelanjutan. Langkah taktis yang diambil adalah mendorong para ASN berlatar belakang teknik agar menempuh sertifikasi profesi demi meningkatkan standar kualitas tata kelola pembangunan di daerah.
Dalam acara penganugerahan tersebut, Plt Gubernur Riau turut didampingi oleh sejumlah pejabat dan tokoh keteknikan. Hadir di lokasi Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, Dewan Pembina PII Riau sekaligus Ketua Umum DPP ASPEKNAS Aswandi, Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin. ***