DUMAI - Empat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Dumai, Provinsi Riau, Rabu (15/1/2020), diresmikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, yakni Puskesmas Bukit Kapur (DAK Fisik 2019), Puskesmas Bukit Timah (DAK Fisik 2019), Puskesmas Bumi Ayu (DAK Fisik 2018), dan Puskesmas Purnama (DAK Fisik 2018).

Syamsuar mengatakan, puskesmas yang ada di Riau kedepannya diharapkan semakin memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas dapat menjadi penunjang pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat. Selain memberikan pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan, puskesmas juga berperan dalam pemberdayaan keluarga agar paham dan mampu memenuhi hak kesehatan bagi keluarga.

"Pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas di Riau, harus lebih baik dari rumah sakit di Malaka (Malaysia). Sebab, kemenangan rumah sakit di Malaka, bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan senyuman dan kenyamanan," kata Syamsuar kepada GoRiau.com.

Untuk mendukung program di bidang kesehatan, dikatakan Syamsuar, Pemprov Riau telah membantu kabupaten dan kota dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui Bantuan Keuangan.

"Bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau 2019-2024, serta untuk meningkatkan derajat kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau di kabupaten/kota se Riau," ungkap Syamsuar.

Sejalan dengan prioritas pembangunan kesehatan, sambung Syamsuar, Pemprov Riau terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI), pendayagunaan tenaga kesehatan, penanggulangan gizi buruk, pemberantasan penyakit menular, krisis kesehatan akibat bencana alam dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.

"Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas kerja Pemprov Riau. Setiap tahunnya Pemprov Riau menganggarkan 10 persen dari APBD untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," jelas Syamsuar. ***