PEKANBARU – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau, Robi Armilus, menilai langkah Gubernur Riau melakukan razia terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkeliaran saat jam kerja patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan, razia bukanlah obat mujarab untuk membangun disiplin birokrasi.

“Dalam jangka pendek, razia mungkin efektif meningkatkan kepatuhan ASN. Tapi dalam jangka panjang, ia belum tentu mengubah perilaku dan budaya kerja,” kata Robi kepada GoRiau.com, Senin (3/11/2025). Ia menilai, pendekatan yang dibutuhkan adalah yang lebih holistik dan berkelanjutan — membangun disiplin bukan lewat ketakutan, tapi lewat transformasi budaya kerja.

Dari kacamata sosiologi, fenomena ASN yang masih berkeliaran saat jam kerja mencerminkan masalah sosial dan budaya organisasi yang mengakar dalam birokrasi. “Banyak ASN bekerja dalam sistem yang tidak menekankan efektivitas dan produktivitas,” ujarnya. Dalam sistem seperti itu, budaya permisif diwariskan dari senior ke junior, dan nongkrong di jam kerja dianggap bentuk solidaritas informal.

Robi juga menyoroti adanya ketimpangan kekuasaan dalam penegakan aturan. Razia, kata dia, kerap hanya menyasar pegawai level bawah, sementara pejabat atau ASN senior relatif kebal terhadap pengawasan. “Ini menunjukkan adanya jarak kekuasaan atau power distance yang kuat di birokrasi kita,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan transformasi budaya organisasi jika ingin membangun kedisiplinan ASN yang berkelanjutan. Ia menyebut lima hal utama: reorientasi nilai ASN sebagai pelayan publik, peningkatan akuntabilitas, teladan kepemimpinan, rasa memiliki terhadap instansi, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil.

“Perilaku ASN yang tidak disiplin secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap negara,” kata Robi. ASN, lanjutnya, adalah aktor simbolik yang mewakili negara di mata masyarakat. Ketika mereka malas, tidak ramah, atau berkeliaran di jam kerja, publik tidak hanya menilai individu itu, tapi juga menilai negara sebagai lembaga yang tidak efisien.

Ia menegaskan, efektivitas razia bergantung pada konsistensi dan keadilannya. “Kalau razia menyentuh semua level jabatan, publik akan percaya ini bagian dari komitmen perubahan. Tapi kalau hanya menyasar pegawai kecil, publik akan melihatnya sebagai pencitraan,” ujarnya.

Bagi Robi, pemulihan citra birokrasi bukan soal tindakan represif, tapi perubahan nilai, sistem, dan kepemimpinan moral. “Yang dibutuhkan adalah perubahan habitus kolektif disiplin yang tumbuh dari dalam, bukan dari ketakutan,” tutupnya. ***