PEKANBARU, GORIAU.COM - Ratusan masyarakat Pulau Padang dan Pulau Rupat kembali turun ke jalan menuntut keadilan atas pencaplokan lahan mereka oleh dua perusahaan di Riau. Mereka menuntut RAPP dan SRL hengkang dari kedua pulau tersebut, paling tidak menghentikan sementara operasinya selama status quo di kedua pulau tersebut.

Dalam aksinya, masyarakat yang didukung Serikat Tani Riau, Laskar Pemuda Tani Riau dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), mendatangi gedung DPRD Riau, Selasa (25/9/2012) sambil meneriakkan tuntutan mereka terhadap ketidakadilan yang terjadi di Pulau Padang dan Pulau Rupat.

Dalam aksinya, massa menilai kedua perusahaan tidak mematuhi peraturan dan keputusan yang ada. Dimana sudah ada putusan Menteri Kehutanan agar RAPP tidak beroperasi sementara selama proses peninjauan dan penyelesaian masalah di Pulau Padang. Sedangkan di Rupat juga sudah ada surat Kapolres Bengkalis yang meminta penghentian sementara aktifitas SRL selama proses penyelesaian.

Awalnya massa hanya berkumpul di pintu gerbang DPRD sambil meneriakkan tuntutan mereka, namun setelah bernegosiasi, mereka diperbolehkan masuk. Mereka langsung bergerak ke pintu gerbang utama DPRD Riau.

Setelah melakukan negosiasi, masyarakat Rupat dan Pulau Padang diterima oleh Komisi A DPRD Riau yang dipimpin Ketua Komisi A Masnur SH dan Wakil Ketua Hazmi Setiadi serta anggota Riki Hariansyah. Massa diajak dialog di ruang Komisi A, dan akhirnya massa bersedia mengirim perwakilan mereka dengan komposisi lima dari Pulau Padang dan lima dari Pulau Rupat. ***