
JAKARTA – Polemik bantuan pangan untuk korban banjir dan tanah longsor di Sumatra mencuat setelah beredar informasi bahwa harga beras bantuan pemerintah mencapai Rp60 ribu per kilogram. Ramainya perbincangan publik mendorong Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberi penjelasan langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai nilai bantuan tersebut.
Sudaryono memastikan angka Rp60 ribu yang viral bukan untuk satu kilogram beras, melainkan untuk satu paket berisi lima kilogram.
“Katanya hitungan Kementan satu kilo Rp60 ribu? Itu salah, typo. Yang benar satu pack lima kilo,” ujarnya dalam kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementerian Pertanian, Rabu (10/12/2025).
Ia menjelaskan standar bantuan pemerintah selalu diberikan dalam kemasan lima kilogram, bukan per kilogram. Oleh karena itu, harga yang muncul setara Rp12.500 per kilogram sehingga tidak ada pembebanan biaya yang merugikan masyarakat terdampak.
“Kan nggak mungkin kita kasih bantuan satu kilogram. Pasti satu pack lima kilogram, harganya Rp60 ribu. Jadi satu kilonya Rp12.500,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, kekeliruan terjadi pada penulisan satuan dalam informasi awal, bukan pada struktur anggarannya. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran tetap mengikuti ketentuan resmi, termasuk standar harga dan bentuk kemasan beras bantuan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa di pasaran, kemasan terkecil untuk beras umumnya adalah lima kilogram, sedangkan ukuran di bawahnya dijual curah melalui penimbangan manual di pengecer lokal.
Kementerian Pertanian berharap klarifikasi ini membantu publik memahami skema penyaluran bantuan secara utuh dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses yang berlangsung di lapangan. Pemerintah, kata Sudaryono, berkomitmen memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebelumnya, Kementan mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi bantuan 1.200 ton beras untuk korban banjir di Sumatra. Total bantuan direncanakan mencapai 10.000 ton.
“Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, Senin (8/12).
Arief menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut mengawasi distribusi bantuan dan memberikan masukan terkait transparansi data. Kementan menilai keterlibatan publik penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga terdampak bencana. ***