BANGKINANG, GORIAU.COM - Puluhan mahasiswa Kampar mengutuk kekerasan yang dilakukan oknum polisi saat aksi menyampaikan aspirasi pendidikan gratis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Kamis, 29 November 2012 lalu.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap bentuk kekerasan itu, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menyampaikan keprihatinan mereka, Sabtu (1/12/2012). Aksi dilakukan di persimpangan lampu merah, di Bundaran depan Balai Pendopo Bupati Kampar, Jalan Prof HM Yamin SH, di Bangkinang.

Salah seorang orator dalam aksi itu mengecam keras tindakan polisi yang telah menganiaya mahasiswa yang memperjuangkan pendidikan gratis di Kabupaten Kampar.

Pantauan wartawan, saat aksi turun ke jalan belasan mahasiswa bergantian orasi yang membagikan selebaran yang berisi foto aksi kekerasan dan tulisan meminta oknum polisi yang melakukan penganiayaan.

"Kita mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oknum polisi kepada teman kami yang memperjuangkan aspirasi pendidikan gratis di kabupaten Kampar mulai dari SD hingga SMA," kecamnya.

Anton yang ditemui disela-sela demo mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap perlakuan yang dialami rekannya mahasiswa yang di pukul oknum polisi saat aksi menyampaikan aspirasi pendidikan gratis di Kabupaten Kampar.

''Oknum polisi telah menganiaya mahasiswa saat melakukan aksi penyampaian aspirasi rakyat, untuk meminta pendidikan gratis di Kantor DPRD Kabupaten Kampar,'' katanya.

Mahasiswa yang turun di aksi hari itu, meminta oknum polisi yang melakukan pemukulan agar dipecat. Dimana keadilan negeri ini.

Dalam tulisan yang ada diselebaran tersebut, Polisi telah menjadi kaki tangan koruptor untuk memukul kami mahasiswa, kami hanya ingin pendidikan gratis.

Mahasiswa juga mengumpulkan koin untuk pendidikan gratis, karena dianggap Pemerintah dan DPRD tidak mampu menganggarkan biaya pendidikan gratis di kabupaten Kampar.

"Koin ini untuk biaya pendidikan gratis di kabupaten Kampar karena Pemkab Kampar tidak mampu membiayai pendidikan gratis," tukasnya.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten termiskin di dunia, karena tidak bisa menganggarkan biaya pendidikan gratis. (rif)