JAKARTA - "Jangan ubah Monas! Tapi kembalikan Monas seperti aslinya," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/1/2020).

"Kembalikan dan maksimalkan Monas itu sebagai ikon Republik Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta saja," kata Puan menanggapi revitalisasi Monas yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam revitalisasi ini, sejumlah pohon di dalam kawasan Monumen Nasional ditebang. Menanggapi pemberitaan Puan, Netizen pun menyinggung soal Kalimantan.

Pantauan GoNews.co di Twitter pada Jumat (24/1/2020), akun @44Vlog menulis, "190 pohon yang akan diganti dengan pohon lebih banyak nyinyir. bersih2 dulu sarang dari koruptor, mulai pendiri hingga kader2 nya. ribuan pohon dikalimantan gimana nasibnya???????? MIKIR!!!!".

"ya tuhan apa salah anis @aniesbaswedan. bu ketu puan,monas bukan di rusak,tpi di percantik Monas direvitalisasi, kok ribut. itu Presidennya.. Mau Mindahin Ibukota.. bu ketu Puan diam saja. capedeh," kata @azumi_tsuyoshie.

Ada juga komentar lucu yang merubah Monas jadi Mojakarta, seperti cuitan @Nurasyor.

"Nanti saja Bu bikin monas yang baru dikalimantan yang di jakarta biarin aja kan sudah bukan monas lagi tapi MOJAKARTA kalau sudah ditinggal pindah ?" kata dia menyebut _@azumi_tsuyoshie @aniesbaswedan.

Dan @Anna_MaSue yang menuliskan, "Kalau ibu Puan menganggap MONAS adalah IKON BANGSA yg tdk boleh diubah, kenapa ibu tdk PROTES ke pak @jokowi kalau JAKARTA sbg IBUKOTA NEGARA juga bagian dari IKON BANGSA, utk itu, JANGAN UBAH STATUS JAKARTA sbg IBUKOTA NEGARA ke provinsi lain, dong!".

Polemik penebangan pohon di sisi selatan kawasan Monas ini tak hanya menggaung di media sosial. Lantaran pohon yang ditebang dalam rangka revitalisasi, DKI diadukan ke KPK pada Kamis (23/1/2020).

Anggita tim advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya kejanggalan dalam penetapan PT Bahana Prima Nusantara sebagai pelaksana proyek.

Selasa lalu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto berujar, mengacu pada desain awal kawasan Monas, sisi selatan itu harusnya berbentuk plaza, bukan ditanami pohon-pohon.

"Kalau memang di situ asli penempatan (pohon)-nya, enggak apa-apa, (tetapi) kan rancangannya enggak begitu. Itu pelataran, cuma ketutup sementara, akhirnya ditanami pohon," kata Heru, Selasa (21/1/2020).

"Di dalam rancangan dulu yang pernah ditetapkan itu kan sebenarnya kayak plaza, cuma di dalam praktiknya ditanami pohon," ujarnya.

Penolakan terhadap langkah DKI merevitalisasi Monas, juga lantaran dugaan ketidaksesuaian dengan mekanisme perizinan dan kewenangan terkait Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta yang diatur dalam Kepres 25/1995.

Dalam Kepres itu, Gubernur DKI menjabat sebagai Sekretaris Komisi Pengarah dan Ketua Badan Pelaksana. Sementara Ketua Komisi Pengarahnya adalah Mensesneg.

Kepres itu memberi kewenangan Komisi Pengarah untuk "memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana,".

Sementara Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembangunan, dimanati pasal 8 Kepres itu untuk "mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah,".***