PEKANBARU – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau saat ini dinilai sudah menunjukkan trend yang positif. Meski demikian, ekonomi publik Riau ke depan harus lebih fokus ke efisiensi anggaran.

"Proyeksi 2026 memang bagus, tapi Riau harus cerdas kali ke depan. Pertumbuhan sudah bagus, tapi APBD kita ketat. Ekonomi publik Riau tahun depan lebih fokus kali ke efisiensi anggaran," kata pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada GoRiau, Senin (8/12/2025).

Dahlan menyebut perkembangan ekonomi Riau ini memang berbeda. Hal itu tergambar dari pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan III 2025 tumbuh 4,98 persen, padahal ekonomi nasional saat itu melambat.

"Kita ini juara karena apa? Ini karena harga CPO (Crude Palm Oil) sama TBS (Tandan Buah Segar) lagi bagus kali. Duit petani tebal, jadi belanja rumah tangga pun kuat, ekspor kita pun kencang. Ini menunjukkan ekonomi regional Riau sudah punya resiliensi yang tinggi, tidak mudah goyang, dan tetap jadi penyumbang PDRB besar se-Indonesia," ungkapnya.

Namun demikian, ingat Dahlan, meski pertumbuhan ekonomi Riau positif, semua ini masih rentan karena terlalu bergantung sama sawit. Menurut dia, situasi ini adalah resiko ekonomi regional yang harus diwaspadai. Uang yang banyak beredar ini juga membuat pening kepala, inflasi Riau sampai naik 5,08 persen. Harga makanan pun ikut naik.

"Kalau CPO jatuh, habis kita semua. Jadi, pertumbuhan yang didorong sektor pertanian dan industri pengolahan ini memang bagus, tapi kita harus pintar mengendalikan harga-harga biar duit masyarakat itu tidak habis cuma buat bayar makanan yang mahal," ujarnya.

Sementara di sisi lain, yang paling parah adalah menyoal ekonomi publik Riau. Di mana APBD Riau tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat tajam; dari Rp11,11 triliun menjadi Rp9,45 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pusat juga turun. Tak hanya itu, Belanja Modal (duit buat bangun-bangun infrastruktur) dipotong sampai 41,24 persen, sekarang cuma tinggal Rp1,44 triliun.

"Ekonomi swasta kencang, tapi duit Pemda buat dukung mereka dengan infrastruktur malah dipotong drastis. Ini menciptakan kesenjangan fiskal yang berbahaya. Di satu sisi, sektor swasta kita (CPO) lagi tumbuh kuat, didukung kredit perbankan yang bagus. Di sisi lain, Pemda sebagai penyedia layanan publik dan infrastruktur terpaksa mengencangkan ikat pinggang," sebut Dahlan.

Situasi ini, menurut Dahlan, tidak bagus untuk pertumbuhan Riau ke depan. Kalau Belanja Modal dipangkas sebegitu parah, pembangunan jalan, pelabuhan, atau energi yang penting untuk meningkatkan daya saing regional Riau pasti tersendat. "Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita sia-sia cuma karena infrastruktur kita lelet dan biaya logistik jadi mahal," tandasnya.

Meski proyeksi ekonomi Riau tahun 2026 bagus, namun Dahlan mengingatkan agar pengambil kebijakan di Riau dan pelaku ekonomi harus semakin cerdas ke depan. Pertumbuhan sudah bagus, tapi APBD kita ketat. Ekonomi publik harus fokus sekali ke efisiensi anggaran. Uang belanja modal yang tersisa itu harus dipakai untuk proyek yang produktif sekali, yang bisa langsung menopang CPO dan logistik, bukan buat belanja yang tidak perlu.

"Harus ada sinergi yang kuat antara semua stakeholders (TPID) biar inflasi terjaga, dan pembangunan pun tetap jalan. Duit sedikit, harus hasilkan banyak," kata Dahlan. ***