JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengelola lahan-lahan tak berizin di Indonesia, menjadikannya sebagai lahan pertanian dan perkebunan produktif yang dikelola oleh negara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung swasembada pangan.

Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Prabowo di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Rapat ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama BUMN-BUMN yang berfokus pada sektor perkebunan dan pertanian.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat ini merupakan rangkaian pertama dari tiga rapat terbatas yang akan digelar dalam sehari penuh. "Kami membahas pengelolaan perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan lahan tak berizin yang dapat segera dikelola oleh negara," ungkap Teddy.

Teddy juga menegaskan bahwa rapat tersebut bersifat tertutup, sehingga ia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi pembahasan. Namun, langkah ini diyakini akan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.

Langkah Strategis untuk Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo sendiri menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk meningkatkan produksi pangan nasional. "Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh," ujar Prabowo dalam pidatonya pada 15 Agustus 2025.

Dalam pidato kenegaraannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah telah melaksanakan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, yang salah satunya berfokus pada pembukaan lahan baru di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. "Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Para petani pun tersenyum, harga gabah stabil, dan penghasilan mereka meningkat," kata Prabowo.

Program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan termasuk memperluas lahan sawah baru serta memberikan bantuan langsung kepada petani, seperti alat pertanian dan pupuk. "Harga beli gabah kita tingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram agar para petani dapat merasakan keuntungan yang lebih besar," tambahnya.

Rangkaian Langkah Pemerintah

Presiden juga menyoroti pencapaian luar biasa dalam stok beras nasional, yang mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. "Stok beras nasional kita surplus, dan dengan ini kita berhasil memutus ketergantungan pada impor pangan," ujar Prabowo.

Sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan, Prabowo menekankan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk membuka lebih banyak lahan pertanian dan perkebunan produktif. Dengan fokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. ***