JAKARTA  – Nepal memasuki babak paling kelam dalam sejarah politiknya. Hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, Presiden Ram Chandra Poudel juga meletakkan jabatan, Selasa (9/9/2025). Keputusan itu meninggalkan negeri Himalaya tanpa pemimpin eksekutif di tengah gelombang demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan mematikan.

Kekosongan kepemimpinan ini memunculkan spekulasi kuat bahwa militer akan turun tangan. Panglima Militer Nepal, Ashok Raj Sigdel, disebut-sebut akan segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait arah kekuasaan berikutnya. 

Sementara itu, amarah massa kian meluas. Rumah dinas Presiden Poudel ikut dibakar dan dijarah, menyusul kediaman PM Oli dan sejumlah menteri lain. Militer terpaksa mengevakuasi para pejabat menggunakan helikopter dari kawasan Bhaisepati menuju barak militer. Gedung Parlemen kini dijaga ketat untuk mencegah serangan lanjutan.

Krisis politik ini berakar dari demonstrasi besar-besaran yang dipimpin generasi muda Nepal, terutama pelajar dan mahasiswa. Mereka menuding pemerintah sarat korupsi dan gagal memenuhi janji reformasi. Puncaknya, bentrokan pada Senin (8/9) menewaskan 19 orang dan melukai ratusan lainnya. 

Situasi makin membara setelah pemerintah memblokir puluhan aplikasi media sosial dan situs daring yang dianggap sebagai alat koordinasi demonstran. Langkah itu justru memicu kemarahan publik yang merasa hak mereka dibungkam.

Kini, dengan Presiden dan Perdana Menteri sama-sama mundur, Nepal berada di persimpangan genting. Pertanyaan besar menggantung: apakah negara ini akan beralih ke pemerintahan transisi sipil atau justru masuk ke era kepemimpinan militer?. ***