SLEMAN -- Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (16/7/2021), memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali hingga akhir Juli mendatang.

Dikutip dari detikcom, perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

''Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,'' kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Dituturkan Muhadjir, Presiden mengingatkan, dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, maka ada beberapa risiko. Di antaranya terkait bantuan sosial atau bansos.

''Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial,'' ujarnya.

Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong. Termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.

''Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat,'' katanya.

''Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,'' ujarnya.

Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

''Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimana pun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran (masyarakat) melulu tanpa upaya kita membantu mereka,'' ucapnya.

Sudah Darurat Militer

Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir mengatakan, lonjakan kasus Cov-19 di Indonesia masih belum terkendali. Bahkan, ia menyebut kondisi pandemi corona saat ini sudah darurat militer.

''Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer,'' kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut saat ini Indonesia tengah berperang melawan musuh yakni virus Covid-19 yang tak terlihat.

''Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah hukum perang. Karena semua orang dianggap kombatan oleh Covid-19 ini,'' jelasnya.

Perang itu, kata Muhadjir, makin nyata. Dulu ia tidak mengira jika ibu hamil dan anak-anak bakal jadi korban ganasnya corona. Namun, nyatanya saat ini banyak ibu hamil dan anak-anak yang jadi korban.

''Dulu kita kira bahwa orang hamil, anak-anak bisa tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban meninggal yang sudah mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi Covid-19 ini,'' ucapnya.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Oleh karena itu, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengerahkan TNI-Polri dalam penanganan kasus Covid-19.

''Karena itu Bapak Presiden sudah mulai memerankan TNI Polri itu karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani secara biasa, ini betul-betul sudah darurat militer hanya musuhnya bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu,'' tegasnya.

Muhadjir mengingatkan kepada masyarakat agar semakin sadar dan tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

''Nah sekarang makanya mendorong masyarakat semakin menyadari. Paling tidak memakai masker dan maskernya harus dobel karena ini tingkat ancamannya semakin ganas,'' pungkasnya.***