PEKANBARU – Berbeda dengan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang telah menerima mobil dinas baru, pimpinan DPRD Riau menyatakan kesiapannya untuk tidak menerima fasilitas tersebut demi mendukung efisiensi anggaran.

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau guna mengatasi defisit keuangan yang mencapai Rp3,5 triliun.

"Kami mendukung arahan Pak Presiden dan Gubernur Riau dalam melakukan efisiensi anggaran untuk mengatasi defisit. Termasuk di dalamnya, kami siap untuk tidak menerima mobil dinas jabatan," ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, Kamis (27/3/2025).

Sementara itu, keputusan empat pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang tetap menerima kendaraan dinas baru di tengah upaya efisiensi anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi sorotan publik. Apalagi kondisi keuangan Pemko Pekanbaru sendiri tengah mengalami defisit.

Berdasarkan data yang dihimpun, empat unit mobil dinas baru tersebut terdiri dari tiga unit Honda All New Accord RS e:HEV untuk para wakil ketua dan satu unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV untuk ketua DPRD Pekanbaru. Kendaraan ini dibeli dari salah satu dealer di Pekanbaru dengan total anggaran sekitar Rp3.597.200.000.

Empat pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang menerima mobil dinas baru itu yakni:

1. Muhammad Isa Lahamid (PKS) – Ketua DPRD

2. Tengku Azwendi Fajri (Demokrat) – Wakil Ketua

3. Andry Saputra (Gerindra) – Wakil Ketua

4. Muhammad Dikky Suryadi (PDI-P) – Wakil Ketua

Keputusan DPRD Kota Pekanbaru tersebut menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sementara itu, sikap DPRD Riau yang menolak mobil dinas baru dinilai sebagai langkah bijak dan mencerminkan komitmen terhadap efisiensi anggaran daerah. ***