
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru dan lahirnya wirausahawan produktif sebagai langkah strategis menghadapi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin, Selasa (13/5/2025), menyusul merebaknya isu PHK massal di sektor elektronik.
“PHK tentu membawa dampak. Tugas kita adalah mengimbanginya dengan membuka lapangan kerja baru dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru,” ujar Anindya.
Menanggapi kabar PHK global yang dilakukan Panasonic Holdings, Anindya menekankan perlunya melihat isu ini secara konstruktif. Menurutnya, PHK tidak selalu menandakan pelemahan ekonomi, melainkan menjadi tantangan untuk melakukan transformasi dan inovasi dalam sektor industri.
Ia menyebut faktor-faktor seperti perlambatan ekonomi, disrupsi teknologi, dan dinamika kebijakan bisa memicu PHK. Oleh karena itu, semua pihak perlu bersinergi agar dampaknya bisa ditekan dan direspons secara tepat.
“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 5–6 persen saja bisa menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Itu artinya ada harapan besar jika kita kelola dengan baik,” katanya.
Anindya optimistis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen jika pemerataan ekonomi dan pemberdayaan wirausaha terus diperkuat. Kadin pun aktif menjajaki diplomasi tarif dagang untuk membuka akses pasar ekspor, yang dinilai akan memperluas kapasitas produksi industri nasional.
“Kalau kita cermat dalam diplomasi perdagangan, ekspor bisa meningkat, dan itu artinya peluang kerja juga terbuka lebih luas,” jelasnya.
Kadin memastikan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada dunia usaha dan industri, serta memberi pendampingan kepada pelaku usaha agar bisa bertahan dalam iklim ekonomi global yang tidak menentu.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa PHK global yang dilakukan Panasonic tidak berdampak pada operasional di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa Indonesia justru menjadi basis produksi utama Panasonic untuk ekspor ke lebih dari 80 negara.
“Operasional Panasonic di Indonesia tetap berjalan. Ini menunjukkan daya saing industri elektronik nasional masih kuat,” ujar Febri.
Meski demikian, ia mengakui tingkat utilisasi industri elektronik di triwulan I 2025 berada pada angka 50,64 persen, turun dari 75,6 persen sebelum pandemi COVID-19. Kondisi ini disebut sebagai pengingat bagi pelaku industri untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif. (ant)