PEKANBARU - Masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Riau kini harus menyesuaikan pengeluaran belanja dapur. Harga daging ayam ras di pasaran terpantau mengalami kenaikan yang cukup terasa, didorong oleh lonjakan permintaan pasar hingga membengkaknya biaya produksi di tingkat peternak.

Kepala Bidang Agribisnis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Heri Afrizon menjelaskan bahwa lonjakan harga ini merupakan dampak langsung dari hukum pasar. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk berbagai acara menjadi faktor penggerak utama.

Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah juga turut mendongkrak kebutuhan daging ayam secara signifikan. Tingkat permintaan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pasokan akhirnya memicu pergerakan harga ke atas.

"Kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi produksi maupun permintaan," terangnya kepada GoRiau.com, Jumat (4/9/2026).

Beban Biaya Produksi dan Distribusi

Pergerakan harga tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tetapi sudah bermula dari tingkat hulu. Kenaikan harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak terus merambat di sepanjang rantai perdagangan hingga ke tangan konsumen akhir.

Heri membeberkan, komponen pembentuk harga di peternakan seperti biaya pakan, bibit ayam atau Day Old Chick (DOC), obat-obatan, serta operasional harian masih menjadi beban yang berat. Permasalahan ini diperparah oleh ketergantungan peternak Riau terhadap pasokan pakan dari luar daerah.

Lebih dari itu, jarak tempuh distribusi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Riau. Sentra produksi ayam yang tersebar jauh dari pusat konsumsi menyebabkan pembengkakan biaya transportasi yang mau tidak mau dibebankan pada harga jual di daerah tujuan.

Pemantauan Berlapis dan Opsi Intervensi

Walaupun harga tengah melambung, DPKH Riau menjamin ketersediaan daging ayam ras secara umum masih sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah daerah tetap memelototi dinamika distribusi agar tidak terjadi ketimpangan stok antarwilayah.

Saat ini, DPKH bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan instansi terkait secara rutin memantau populasi ayam aktif, alur distribusi ayam hidup dan karkas, serta tingkat konsumsi di setiap kabupaten dan kota. Pemantauan ini dilakukan secara utuh agar akar masalah rantai pasok dapat terpetakan dengan jelas.

"Perkembangan kebutuhan ayam ras, termasuk kebutuhan program MBG, perlu terus dipantau," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan para peternak, perusahaan integrator, hingga jaringan distributor. Heri menambahkan, apabila kondisi harga dinilai makin memberatkan daya beli masyarakat, pemerintah siap turun tangan melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah bersama organisasi perangkat daerah terkait guna menstabilkan pasar. ***