TEMBILAHAN - Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghadapi ancaman nyata seiring menyusutnya benteng alami hutan mangrove. Ribuan batang pohon kelapa yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat kini bertumbangan akibat hantaman ombak dan dampak turunan dari praktik penebangan liar.

Kondisi pesisir yang kian mengkhawatirkan ini menjadi sorotan utama dalam Forum Komunikasi Daerah Rehabilitasi Mangrove dan Keberlanjutan Provinsi Riau yang berlangsung di Hotel Prime Park, Kamis (29/10/2026). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret penyelamatan kawasan pesisir.

Bupati Inhil, Herman menceritakan langsung bagaimana degradasi lingkungan ini memukul telak perekonomian warganya. Kawasan hutan mangrove seluas lebih dari 130.000 hektare yang seharusnya melindungi kebun kelapa dari intrusi air laut, sebagiannya telah rusak.

"Sedih rasanya ketika melihat kelapa yang biasa menjulang kini tinggal batangnya saja," ungkap Herman menceritakan penderitaan para petani kelapa di wilayahnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat turun tangan memberikan intervensi fisik. Bantuan berupa pembangunan infrastruktur pelindung pantai mulai direalisasikan untuk menekan laju abrasi yang menggerus daratan.

"Alhamdulillah ada bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Balai Wilayah Sungai berupa tanggul pemecah gelombang. Jadi ketika air masuk, ia meninggalkan lumpur dan material lain hingga menumpuk menjadi daratan baru. Di sinilah akan ditanam kembali pohon mangrove," papar Herman membeberkan mekanisme pemulihan lahan tersebut.

Pemulihan bentang alam ini dinilai krusial mengingat mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penahan ombak, tetapi juga tempat berkembang biak berbagai biota laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan setempat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mengembalikan luasan mangrove sekaligus mengangkat kembali perekonomian warga pesisir Inhil. ***