PEKANBARU- Fraksi Partai Golkar DPRD Riau menilai keberadaan pesantren memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, saat ini sumber daya yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) cukup mumpuni.

Sekretaris Fraksi Golkar, Parisman Ihwan, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Gubernur Riau, Syamsuar dalam beberapa waktu belakangan selalu menyempatkan diri singgah ke Ponpes-ponpes yang ada di kabupaten kota.

Ketua Komisi IV DPRD Riau tersebut mengakui, ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam Ponpes, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dan kendala selama ini adalah keterbatasan kewenangan pemerintah dalam membangun Ponpes.

"Tapi di pusat kan sudah ada UU Pesantren dan dilanjutkan dengan Perpres dana abadi, artinya kran pembangunan ke Ponpes sudah dibuka oleh regulasi," kata pria yang akrab disapa Iwan Fatah ini, Jumat  (22/10/2021).

DPRD Riau sendiri sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang penyelenggaraan pendidikan di Ponpes, dan hasil kerja Pansus sedang dalam tahap fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil kerja Pansus ini, lanjut Iwan, akan menghasilkan Perda yang kemudian menjadi dasar oleh gubernur untuk mengeluarkan Pergub terkait  peran pemerintah dalam pendidikan di Ponpes.

"Pak gubernur kan sudah berkeliling ke Ponpes-ponpes, itu dalam rangka melihat langsung kondisi  Ponpes, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Pemprov Riau sudah siap untuk membangun Ponpes," terangnya.

DPRD Riau selaku lembaga yang berwenang dalam hal penganggaran, tegasnya, tentu saja siap bekerjasama dengan Pemprov dalam membangun  Ponpes, baik dari sisi infrastruktur, peningkatan  skil maupun penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

"Di DPRD Riau kan banyak juga yang alumni pesantren, tentu ketika itu sudah menjadi amanat regulasi, kita semua siap bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita mulia ini," tutupnya. ***