PEKANBARU – Kapasitas fiskal pemerintah daerah di Provinsi Riau diproyeksikan semakin tertekan pada 2027. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), diperkirakan mempersempit kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, alokasi TKD seluruh daerah di Provinsi Riau mengalami tren penurunan. Pada 2025, alokasi TKD tercatat sebesar Rp25,89 triliun, kemudian turun menjadi Rp23,47 triliun pada 2026. Sementara pada 2027, alokasinya diproyeksikan hanya sekitar Rp18,02 triliun.

Artinya, dalam kurun waktu dua tahun, dana transfer ke daerah di Riau menyusut sekitar Rp7,87 triliun atau 30,4 persen. Penurunan tersebut dinilai dapat memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan.

Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, mengatakan penurunan TKD menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Terlebih, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar.

Menurutnya, tekanan fiskal tersebut tidak hanya dirasakan Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan sebaran daerah, Kabupaten Bengkalis diproyeksikan mengalami penurunan TKD terbesar, mencapai 41 persen. Selanjutnya, Kabupaten Siak sebesar 31 persen dan Rokan Hilir sebesar 30 persen. Sementara alokasi TKD Pemerintah Provinsi Riau diproyeksikan turun 22 persen.

Sejumlah daerah lainnya, seperti Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi, juga mengalami penurunan di atas 20 persen.

"Penurunan transfer ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal sudah menjadi persoalan lintas wilayah. Pemerintah daerah harus mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi penyusutan pendapatan, agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat tidak ikut dikorbankan," kata Tarmidzi kepada GoRiau, Minggu (8/11/2026).

Salah satu komponen yang mengalami penurunan signifikan adalah DBH Migas. Berdasarkan analisis FITRA Riau, alokasi DBH Migas se-Provinsi Riau pada 2024 mencapai Rp4,23 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp2,45 triliun pada 2025, kemudian Rp1,13 triliun pada 2026.

Pada 2027, alokasi DBH Migas bahkan diproyeksikan hanya sekitar Rp269 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, penurunannya mencapai sekitar 94 persen.

Tarmidzi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi. Ketergantungan terhadap DBH Migas tanpa diimbangi diversifikasi sumber pendapatan dapat membuat kemampuan fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan transfer dan penerimaan sektor migas.

"Riau tidak bisa terus bergantung pada DBH Migas. Ketika penerimaan dari sektor tersebut mengalami penurunan, pemerintah daerah harus memiliki sumber pendapatan alternatif. Diversifikasi pendapatan daerah menjadi penting agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pusat," ujarnya.

Proyeksi APBD 2027

Tekanan fiskal tersebut juga tercermin dalam proyeksi APBD kabupaten/kota di Riau pada 2027. Berdasarkan data yang dianalisis FITRA Riau, Kabupaten Bengkalis diproyeksikan mengalami penurunan APBD sebesar 40,7 persen, disusul Rokan Hilir 27,2 persen dan Siak 25,4 persen.

Sementara daerah lainnya diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata antara 10 hingga 17 persen. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga perlindungan sosial.

Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat pada proyeksi belanja Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, belanja daerah diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp10 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp8,3 triliun.

Menurut Tarmidzi, peningkatan belanja tersebut perlu dicermati secara serius karena terjadi ketika pendapatan transfer justru mengalami penurunan.

Ia mengingatkan bahwa besarnya rencana belanja tidak otomatis menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan setiap rencana pengeluaran didukung oleh proyeksi pendapatan yang realistis dan sumber pembiayaan yang jelas.

"Jangan sampai ambisi belanja tidak sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah harus menghitung secara cermat sumber pembiayaan setiap program. Jika tidak, kesenjangan antara pendapatan dan belanja justru akan memperbesar tekanan terhadap APBD," jelasnya.

FITRA Riau mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan dalam pengelolaan keuangan dengan memperkuat resiliensi fiskal. Salah satunya melalui evaluasi belanja rutin dan belanja pendukung birokrasi yang tidak produktif.

Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) juga dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi beban operasional dan kelembagaan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pinjaman daerah secara selektif, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif yang memiliki manfaat ekonomi jelas serta kemampuan pengembalian yang terukur.

Peluang pembiayaan alternatif lainnya dapat dikembangkan melalui skema blended finance, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kemitraan pihak ketiga, hingga filantropi dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, Tarmidzi menegaskan bahwa penyempitan ruang fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik dan mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan, dan penanggulangan bencana sebagai sektor prioritas.

"Efisiensi anggaran harus dimulai dari pembenahan belanja birokrasi, bukan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah justru harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan publik dan program yang memberikan manfaat nyata," tutupnya. ***