PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui dinas terkait yang tidak mampu membuat komitmen dengan BUMN Hutama Karya dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Meski proyek jalan tol bukan kewenangan Pemprov, semestinya Pemprov sudah membuat komitmen karena bagaimanapun Pemprov juga dibebankan dalam pembebasan lahan.

"Saya belum tahu pasti ini, tapi kalau itu terjadi kita sangat menyayangkan. Pemprov harus bersikap, jangan hanya menonton. Selama Riau tidak bersikap, selama itu Riau tidak akan dihargai, memang ini bukan kewenangan Pemprov, tapi kan mestinya ada komitmen supaya HKI selaku operator harus melibatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk bermitra di proyek JTTS," kata Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Senin (23/8/2021).

Meminta komitmen HKI, lanjut Hardianto, jangan diartikan sebagai upaya intervensi, tapi lebih kepada kesepakatan. Sebab, proyek tol bukan hanya sampai pembangunan saja, tapi juga saat penggunaannya nanti.

Jika pengusaha lokal tidak dilibatkan, Hardianto khawatir akan mengganggu kondusifitas operasional Tol nantinya. Untuk itu, Hardianto mengkritisi HKI yang dinilai tidak memandang kontaktor lokal dalam proyek tersebut.

"Memang yang berhak menentukan subcon itu HKI, tapi mereka perlu paham juga, jangan merasa ketika dapat penugasan langsung oleh pusat, Riau seolah-olah tidak dipandang. Mereka kerja di Riau, lahannya di Riau, tolong hargai Riau ini," tambahnya.

Menghargai Riau, sambungnya, tidak harus meletakkan tangan di kepala, tapi cukup dengan melibatkan pengusaha lokal di Riau. Sebab, pelibatan pengusaha lokal secara tidak langsung akan menjamin keberlangsungan tenaga kerja asal Riau juga.

"Harusnya diakomodir. Kalau sudah tidak ada yang bisa perusahaan bekerjasama membangun tol, silahkan mereka ambil dari luar. Tapi saya yakin, banyak pengusaha yang mampu bekerjasama dengan HKI untuk membangun tol," ujarnya.

"Kalau yang kerja kontraktor lokal, keuntungannya juga akan berputar di Riau. Tidak mungkin dibawa ke daerah lain, artinya ada multiflyer efek dari sisi ekonomi. Kalau yang mengerjakan orang non-Riau, keuntungannya akan dibawa ke kampungnya, dan ini tidak memberi dampak ekonomi ke masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Riau, Parisman Ihwan, mengaku sepakat dengan pernyataan Wakil Komisaris Utama (Komut) Hutama Karya, Lukman Edy terkait pekerjaan di Jalan Tol Trans Sumatera (JLTS).

Dikatakan Parisman, dirinya menerima banyak sekali laporan dan keluhan-keluhan dari para kontraktor lokal, dimana mereka tidak mendapatkan bagian pekerjaan di proyek jangka panjang tersebut.

"Pelaksanaan pekerjaan minor atau dibawah Rp 15 Milyar sesuai arahan menteri BUMN mestinya dikerjakan oleh kontraktor lokal, tapi kenyataannya banyak pekerjaan tersebut diberikan ke kontraktor dari luar Riau, ada yang dari Sumatera Utara, ada juga yang dari Jakarta, benar yang dikatakan LE itu," ujar pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, Sabtu (21/8/2021).

Dicontohkannya, untuk jasa penanaman rumput untuk pengaman tebing atau bekas timbunan, pembuatan marka jalan dan lainnya, HKI masih menggunakan jasa rekanan dari luar Riau.

"Masa kontraktor lokal Riau tidak bisa mengerjakan yang begituan dan masih banyak lagi pekerjaan yang kecil-kecil yang semestinya bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal di Riau," tegasnya.

Sementara itu, Komisaris HKI, Lukman Eddy menyebut dirinya mendorong pengusaha lokal harus ikut terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) JTTS, supaya berimplikasi terhadap perekonomian lokal.

"Jangan sampai proyek sebesar JTTS hanya dinikmati oleh orang Jakarta dan Medan saja. Kesempatan masih terbuka lebar untuk Riau, karena Pekanbaru menjadi episentrum JTTS," katanya. ***