JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai penganugerahan tanda kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (D.K.L.U.) dari Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei.

“Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, penghargaan ini merupakan simbol persahabatan yang mendalam dan cerminan dari eratnya hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ini juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (15/5/2025).

Penghargaan tersebut diberikan saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Darjah Kerabat Laila Utama merupakan bintang kehormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada kepala negara dan tokoh dunia yang dianggap berjasa besar dalam mempererat hubungan bilateral dengan Kesultanan Brunei.

Menurut Airlangga, hubungan Indonesia dan Brunei selama ini telah terjalin kuat, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, pertahanan, hingga sosial budaya. Ia menyebut kunjungan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam menandai babak baru empat dekade hubungan diplomatik kedua negara.

“Pertemuan bilateral kali ini tidak hanya mempererat kerja sama strategis, tapi juga menegaskan arah diplomasi ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing nasional,” tambahnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Brunei Darussalam sebagai bagian dari prioritas kerja sama bilateral.

“Pertemuan berlangsung hangat dan sarat semangat persahabatan. Ini merupakan bentuk nyata diplomasi yang inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Dalam lawatan kenegaraan tersebut, Presiden turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Luar Negeri, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Sekretaris Kabinet. (ant)