PEKANBARU – Melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan sepinya transaksi perdagangan mencerminkan indikator nyata adanya tekanan ekonomi rumah tangga. Pengeluaran rutin yang terus merangkak naik tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan warga.

Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai masyarakat saat ini terpaksa mengurangi belanja dan hanya berfokus pada kebutuhan pokok. Kondisi ini erat kaitannya dengan dinamika fiskal daerah, termasuk tekanan defisit anggaran dan keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

"Belanja pemerintah itu salah satu motor ekonomi lokal. Kalau tertahan, uang yang seharusnya berputar di masyarakat jadi diam di kas daerah," urai Dahlan, Rabu (15/4/2026).

Tekanan ekonomi ini bersifat struktural. Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional Maret 2026 di level 3,48 persen year on year (YoY). Inflasi inti hanya 2,52 persen, sementara komponen harga diatur pemerintah atau administered prices mencapai 6,08 persen dan harga bergejolak atau volatile foods sebesar 4,24 persen. Angka ini menunjukkan inflasi didorong oleh tekanan suplai energi dan pangan, bukan tingginya konsumsi.

Kondisi ini sejalan dengan Survei Konsumen Bank Indonesia Februari 2026, di mana rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi atau average propensity to consume turun menjadi 71,6 persen. Angka tersebut merupakan titik terendah sejak Desember 2020 saat pandemi Covid-19 melanda.

Di sektor usaha, biaya operasional melonjak sementara margin keuntungan menyusut. Rencana Pemerintah Kota mengejar target pajak daerah Rp1,3 triliun tahun 2026 dari sektor restoran, hotel, dan hiburan dinilai berpotensi menambah beban pengusaha di tengah lambatnya perputaran arus kas lokal.

"Ekonomi stabil di angka, tertekan di rasa," pungkas Dahlan. ***