BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terpaksa mengikis anggaran-anggaran yang tersebar di setiap dinas dan badan akibat menurunnya pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Bukan itu saja, anggaran untuk tenaga honorer juga terpaksa harus ''dipangkas'' agar pemerintahan berjalan dengan baik.

''Selama ini kita alokasikan Rp10 miliar pertahun untuk membayar tenaga honorer, tahun ini terpaksa kita kurangi karena pendapatan daerah menurun drastis,'' ujar Plt Sekda Rohil, Drs Surya Arpan ketika membuka acara evaluasi dan verifikasi tenaga honorer pendidik di GOR Batu 6, Selasa (2/8/2016).

Dikatakan, sejak minggu kemarin, pemerintah sudah mulai melakukan inventarisasi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukan hanya tenaga honorer yang bekerja di instansi perkantoran, verifikasi juga dilakukan kepada petugas kebersihan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

Dihadapan para honorer tenaga pendidik, Plt Sekda Rohil, Drs Surya Arpan mengungkapkan, berkurangnya APBD Rohil akan menyebabkan pengurangan tenaga honorer.

''Dari laporan, banyak juga tenaga honorer yang tidak efektif kinerjanya dan bahkan jarang berkantor. Program ini berlaku untuk seluruh SKPD. Masyarakat harus mengerti karena defisit anggaran menyebabkan program tiap SKPD dihapuskan. Angkanya mencapai 20 hingga 40 persen. Termasuk program yang ada di BKD,'' kata Surya Arpan.

Khusus tenaga pendidik, Surya meminta kepada UPTD Pendidikan untuk bekerja lebih keras memantau kinerja tenaga honorer agar mutu pendidikan bisa terdongkrak dari peringkat sebelumnya.

Kegiatan verifikasi tenaga pendidik yang berasal dari tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Sinaboi, Bangko dan Batu Hampar juga dihadiri oleh Asisten Administrasi dan keuangan, Dahniar, Kabag Kepegawaian, Disdik dan UPTD Pendidikan.

Kegiatan diakhiri dengan mendata satu persatu nama guru yang hadir pada acara tersebut untuk memastikan tidak ada nama guru yang fiktif. ***