PEKANBARU – Seleksi dan pengangkatan Tenaga Ahli (TA) di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Riau harus dilakukan secara transparan, selektif, serta memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat ini disampaikan oleh pengamat sekaligus ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, Sabtu (1/3/2025). Menurutnya, pengangkatan tenaga ahli menjadi perbincangan ketika mereka berasal dari tim sukses kepala daerah.

"Pengangkatan tim sukses menjadi tenaga ahli gubernur menjadi fenomena menarik di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat," ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan, pengangkatan tenaga ahli di satu sisi bisa menimbulkan kontroversi terkait efisiensi anggaran. Namun, jika tenaga ahli tersebut benar-benar memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

"Misalnya, di bidang perencanaan harus diisi oleh mereka yang memiliki kepakaran dan pengalaman perencanaan, di bidang ekonomi oleh pakar ekonomi atau pelaku ekonomi, dan di bidang komunikasi oleh pakar atau praktisi komunikasi. Jangan hanya menjadi tempat menitipkan tim sukses yang belum mendapat posisi," tandasnya.

Dahlan menegaskan bahwa tenaga ahli dengan latar belakang yang relevan dapat memberikan masukan strategis dan teknis yang membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat bekerja lebih efisien dan terarah, yang pada akhirnya berdampak pada penghematan anggaran dalam jangka panjang.

Meskipun pengangkatan tenaga ahli dapat menambah beban anggaran pada awalnya, mereka dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mencegah pemborosan. Misalnya, dalam pengelolaan proyek atau pengadaan barang dan jasa, tenaga ahli dapat memastikan bahwa semua proses berjalan secara efisien dan transparan. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi menyewa konsultan eksternal untuk menyelesaikan persoalan teknis yang rumit.

"Pemprov Riau sering mengelola proyek besar yang memerlukan keahlian khusus. Dengan adanya tenaga ahli yang berpengalaman, risiko kesalahan dalam perencanaan dan implementasi proyek dapat dikurangi, sehingga menghindari pembengkakan biaya," jelasnya.

Dahlan juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja tenaga ahli untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran. "Jangan sampai tenaga ahli yang diangkat hanya sekadar formalitas tanpa kompetensi yang jelas," pungkasnya. ***