PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya mengalokasikan anggaran dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar dalam APBD 2026. Kondisi ini menuai sorotan dari DPRD Riau, mengingat meningkatnya risiko bencana alam di wilayah Sumatera, termasuk Riau.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, mewanti-wanti agar Pemprov Riau tidak lengah menyikapi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang belakangan melanda provinsi tetangga, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah menelan ribuan korban.

“Kita dari anggota dewan berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap kesiapsiagaan bencana. Dana tanggap darurat kalau bisa dipersiapkan lebih besar daripada sekarang ini,” ujar Khairul Umam, Kamis (18/12/2025).

Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak ideal. Namun demikian, menurutnya, situasi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

“Memang kita menyadari ada berbagai efisiensi, tetapi dengan kondisi alam seperti sekarang ini, jangan sampai Riau mengalami kejadian seperti di Sumatera Barat atau Sumatera Utara, sementara kita tidak siap menanggulanginya,” tegasnya.

Khairul Umam berharap Pemprov Riau dapat meningkatkan alokasi anggaran guna mengantisipasi sekaligus menangani potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Kita berharap dana tanggap darurat ini bisa ditingkatkan lagi. Insya Allah,” pungkasnya.

Sorotan serupa juga disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Lembaga ini mengkritisi minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana di tengah meningkatnya risiko bencana serta penetapan status siaga darurat di Provinsi Riau dan sembilan kabupaten/kota.

Dalam APBD Perubahan 2025, FITRA menilai prioritas fiskal untuk penanganan dan mitigasi bencana tidak mencerminkan urgensi kondisi di lapangan. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula dialokasikan Rp50 miliar dalam APBD 2025 dipangkas drastis menjadi Rp23,1 miliar pada APBD Perubahan 2025, dan kembali turun menjadi Rp20 miliar dalam APBD 2026.

“Penurunan ini bertentangan dengan kondisi Riau yang setiap tahun berhadapan dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai potensi bencana lainnya,” tulis FITRA Riau dalam keterangannya.

Selain BTT, anggaran program penanggulangan bencana pada BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan juga dinilai sangat minim, dengan total hanya sekitar Rp6,25 miliar. Secara keseluruhan, dukungan anggaran untuk penanganan dan ketahanan bencana hanya mencapai 0,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp9,4 triliun.

FITRA Riau menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. Oleh karena itu, FITRA mendesak Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi dana darurat, memperkuat anggaran penanggulangan bencana, serta memastikan kesiapan fiskal dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi situasi darurat dan melindungi warga terdampak. ***