PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (10/2/2020), pukul 14.00 WIB melangsungkan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau terkait sengketa lahan di Universitas Riau.

Sengketa lahan Universitas Riau antara PT Hasrat Tata Jaya (HTJ) sudah berlangsung lebih dari 14 tahun.

9 Desember 2019 lalu, pimpinan Universitas Riau mengadakan forum sengketa lahan dengan menghadirkan seluruh pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang datang adalah Rektor Universitas Riau, Para Wakil Rektor, para Wakil Dekan 3 se Universitas Riau, Kepala BUK Universitas Riau, Tim Lahan Universitas Riau, Ketua Satuan Pengawas Internal UNRI, perwakilan Gubernur Riau yakni Kepala Biro Hukum Pemprov Riau, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, Direktorat Jenderal Keuangan Negara Provinsi Riau, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dan Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Pada 24 September 2019, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan Surat Nomor 180/9796/SJ yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Perihal pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hadi Prabowo.

Informasi yang dihimpun GoRiau.com, surat Kemendagri pada 24 September 2019 lalu yang ditujukan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang inkracht, yang terdapat perintah agar Pemprov Riau membayar ganti rugi kepada PT HTJ sebesar Rp35.206.000.000 yang dianggarkan dalam Perda APBD atau mengembalikan tanah seluas 176.030 meter persegi.

Pemprov sudah pernah menganggarkan untuk membayar ganti kerugian tersebut pada masa Gubernur Rusli Zainal, dan kini inginnya mempertahankan tanah tersebut. Tapi, nyatanya pembayaran ganti kerugian itu tak pernah ada buktinya.

Hingga berita ini diterbitkan, rapat tertutup ini masih berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB dipimpin langsung Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya. ***