PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal pembayaran pajak.

Hal tersebut disampaikan Politisi PDIP ini usai berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dalam agenda kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Retribusi. Menurutnya, pengelolaan retribusi di Jawa Barat perlu dicontoh oleh Provinsi Riau.

Di Jawa Barat, kata Poti, pemerintah memberikan reward kepada masyarakat yang aktif dan taat dalam membayar pajaknya. Begitu juga kepada petugas yang melayani masyarakat.

"Jadi, kita berharap pejabat yang ada di Pemprov Riau bisa memulai dengan taat membayar pajak aset daerah, mulai dari mobil dinas maupun rumah dinas, dan aset-aset lainnya, serta harus terbuka kepada masyarakat," ujarnya, Kamis (13/1/2022).

Di Jawa Barat, lanjut Poti, Pemprov setempat bahkan membuat ruangan khusus untuk menginventarisir semua aset yang merupakan kewenangannya. Dalam ruangan itu, semua data sudah terangkum dengan baik.

Lebih jauh, Poti menyebut, tujuan pihaknya melakukan Kunker ke Jawa Barat adalah mendalami pengelolaan Jawa Barat dalam peningkatan pendapatan melalui retribusi.

"Seperti pemanfaatan aset daerah gedung kantor, tanah dan aset lainnya, ini nanti akan kita masukkan dalam Perda bagaimana sistem penyewaan, sistem kajian harga, dan persoalan yang berkaitan dengan retribusi. Termasuk objek yang belum masuk di dalam Perda tapi dia merupakan kewenangan kita," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengaku miris ketika mengetahui banyaknya kendaraan plat merah yang tidak membayar pajak. Padahal, sepatutnya sebagai kendaraan milik negara ini menjadi role model Kepatuhan pajak.

"Pemerintah itu kan harus beri contoh yang bagus bagi masyarakat. Masa iya nyuruh bayar pajak sedangkan mobil operasionalnya (dinas) saja tak bayar pajak," ujar Husaimi, Selasa, 7 September 2021.

Diketahui, sebanyak 8.839 kendaraan plat merah di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tenyata menunggak bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, berulang kali pejabat negara mengeluhkan pendapatan dari sektor PKB yang rendah.

"Ini lah cerminan buruknya wajah pemerintah kita hari ini. Satu sisi kita kejar pendapatan, tapi satu sisi malah pemerintah tak mau bayar," ujar Husaimi kesal. ***