PEKANBARU - Pemprov Riau telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembelian 8 mobil listrik, termasuk tiga diantaranya untuk pejabat vertikal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden untuk beralih dari BBM ke mobil listrik. Namun, keputusan ini menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk penghamburan anggaran dan kekurangarifan pejabat dalam menggunakan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih pasca pandemi COVID-19.

Dr. Sigit Nugroho, M.Psi, Ketua HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Riau kepada GoRiau.com, Rabu (5/4/2023) mengatakan, fenomena ini menunjukkan adanya problem psikologis pada pejabat Riau.

"Pengambilan keputusan yang terkesan serampangan tanpa memperhatikan banyak aspek seperti kebermanfaatan, rasa keadilan masyarakat, semangat hidup sederhana dan lainnya. Ini merupakan indikasi bahwa seseorang mengalami masalah psikologis," jelas Sigit.

Dikatakan, anggaran yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut malah digunakan untuk pencapaian citra. "Dengan Rp10 miliar itu, bisa dibantu biaya kuliahnya sekitar 250 mahasiswa sampai selesai," ungkapnya.

Psikolog ini juga menilai dengan kebijakan yang diambil untuk mengikuti instruksi Presiden itu, sebenarnya menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin daerah merasa insecure dengan jabatan yang dia emban. Pemimpin-pemimpin ini yang hanya peduli pada citra dengan mengesampingkan sesuatu yang substantif. Ini merupakan tanda yang jelas bahwa mereka memuja apa disebut sebagai realitas semu atau hiperealitas.

"Model-model pejabat seperti ini hanya akan merespon hal-hal yang viral dan menjadi pemberitaan publik tapi tidak mau merespon kesusahan masyarakat yang mereka pimpin," tutupnya. ***