PEKANBARU, GORIAU.COM - Dari tiga tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, diakui sampai sekarang belum maksimal dilaksanakan. Termasuk dalam fungsi legislasi. Karenanya di awal tahun ini, DPRD berencana membatasi masa kerja Pansus menjadi 30 hari kerja.

Anggota DPRD Riau, Abu Bakar Siddik saat ditanya wartawan tentang kinerja DPRD Riau selama tahun 2012, mengakui kalau dari tiga tugas pokok dan fungsi yakni legislati, budgeting dan pengawasan, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Dan di bidang legislasi dari 29 Perda yang masuk Prolegda tak seluruhnya terselesaikan, bahkan ada Perda inisiatif yang juga tak kunjung disahkan.

''Ada empat Ranperda yang belum disahkan seperti Perlindungan Tenaga Kerja, Pengaturan Jalan Umum dan Khusus, Pertambangan Batubara dan Jamkesda,'' ujar Abu Bakar Siddik, Jumat (4/1/2013) pagi.

Untuk lebih memaksimalkan kerja legislasi di DPRD, rencananya DPRD Riau akan melakukan perubahan tata tertib dan tata beracara yang salah satunya adalah menetapkan batasan waktu untuk kerja Pansus.

''Wacananya, kita akan membatasi masa kerja Pansus maksimal 30 hari kerja. Jika ini disetujui, tidak akan ada lagi pansus yang bekerja hingga berbulan-bulan bahkan lebih satu tahun,'' jelasnya. (nti)