PEKANBARU, GORIAU.COM - Satu orang terluka dalam aksi yang digelar belasan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi demo di depan Kediaman Gubernur Riau, Senin (8/6/2015). Satu pedemo tersebut berusaha memanjat pagar Kantor Gubernur Riau.

Terlihat tangan kiri pedemo tersebut terluka dan mengeluarkan darah segar. Namun aparat keamana baik dari kepolisian maupun Satpol PP terlihat membiarkan saja. Korban masih tergeletak di dekat pagar Kediaman Gubernur Riau.

Aksi tersebut bersamaan dengan Rapat Koordinasi Khusus antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Riau di Gedung Daerah.

FPR meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, yang hadir dalam rapat tersebut untuk menyudahi pemberian izin kepada perusahaan asing 'merampas' lahan milik rakyat untuk dijadikan lahan produksi perkebunan dan kehutanan.

"Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat Riau. Cabut izin perusahaan pembakar lahan di Riau," teriak Koordinator Aksi, Rendy Perdana Khasmy dalam orasinya.

Mereka menilai, monopoli dan perampasan tanah terus terjadi secara masif oleh perusahaan-perusahaan swasta dan negara sendiri untuk kepentingan kapitalis monopoli asing.

"Setidaknya 70 persen lahan di Riau dikuasai oleh koporasi asing. Kami tertindas dengan bekerja sebagai buruh tani, buruh kebun di negeri sendiri yang kaya akan sumberdaya alam," tegas Rendy.

Penguasaan hutan dan lahan dibuktikan dengan luasnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal konsensi milik perusahaan-perusahaan besar. Setidaknya ada 5 tuntutan yang mereka sampaikan dalam orasi tersebut.

Pertama, meminta Pemerintah meneributkan Perda tentang tata kelola lahan yang berpihak kepada rakyat. Selanjutnya, meminta pemerintah menghentikan monopoli dan perampasan lahan di Riau. Kemudian penghentian kriminalisasi terhadap petani.

Keempat, FPR meminta pencabutan izin terhadap perusahaan pembakar lahan. Terakhir, mereka menolak kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Rapat di Gedung Daerah sendiri dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Diantaranya perwakilan dari Panglima TNI, perwakilan Kapolri, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.

Rapat sendiri dipimpin Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri seluruh bupati/walikota se-Riau. Dan kepala dinas dan badan se Riau.***