PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota Komisi A DPRD Riau yang membidangi Politik dan Hukum Riki Hariansyah menyatakan hanya menyanggupi anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau sebesar Rp 25 Miliar dalam kesepakatan yang diambil dalam rapat Komisi DPRD setempat.

"Dalam kesepakatan Komisi kita sepakati Bawaslu mendapatkan anggaran Rp25 Miliar pada APBD Perubahan 2013. Itu baru angka di komisi, kalau dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) itu yang tahu Pak Masnur dan Hazmi Setiadi," kata Riki Hariansyah di Pekanbaru, Kamis.

DPRD menyepakati ini berdasarkan anggaran yang diajukan Bawaslu Minggu lalu sebesar Rp 33.3 Miliar. Setelah dilakukan penggodokan d Komisi, terbitlah angka Rp 25 Miliar untuk diajukan di Banggar. Di Banggar nantinya DPRD membahas bersama dengan perangkat pemerintah yang menangani keuangan.

Sebelumnya Bawaslu Riau pada APBD murni 2013 hanya mendapatkan anggaran Rp 10 Miliar, turun dibandingkan pada Pemilu Kada 2008 yang dianggarkan Rp 20 Miliar. Itupun sampai saat ini yang dicairkan baru Rp 5 Miliar, sedangkan Rp 5 Miliar lagi belum meskipun Pemprov menyatakan akan segera dicairkan.

Akibat lambatnya pencairan dana tersebut, Bawaslu sempat mengancam mogok mengawasi Pemilu Kada Riau putaran kedua. Bawaslu menilai adanya pelemahan fungsi Bawaslu oleh lembaga pemerintah dan DPRD. Namun Pemprov menyangkal dengan alasan laporan yang belum lengkap dari Bawaslu.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, menurut Riki, anggaran Bawaslu Riau sangat kecil. Rata-rata di daerah lain jumlah anggaran Bawaslu adalah Rp 40 Miliar. Namun Bawaslu sempat hanya menerima aalokasi anggaran Rp10 Miliar. Merasa tidak dipedulikan, ketua bawaslu Edy Syarifuddin langsung menghampiri DPRD dan menyerahkan pengajuan anggaran senilai Rp 33,3 Miliar.

Apabila memang yang dicairkan jumlahnya Rp25 Miliar di APBD Perubahan, maka jumlah anggaran Bawaslu menjadi Rp 35 Miliar. Tidak begitu jauh bedanya dengan daerah lain. Mungkin dikarenakan jumlah Kabupaten dan Kota yang hanya 12 di provinsi Riau.

Menanggapi hal ini ketua Bawaslu Edy Syarifuddin enggan berkomentar masalah anggaran. Ia hanya manyatakan bahwa itu sepenuhnya "kewenangan Bapak-bapak di dewan". "Kalau disediakan kita bekerja", kata Edy Syarifuddin. (ant)