JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklaim bahwa pengendalian mutu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa makanan yang disajikan ke siswa telah melalui uji kualitas oleh ahli gizi sebelum didistribusikan.

"Sebelum dikirim ke sekolah, makanan dites lebih dulu. Oleh karena itu, kami mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi untuk memastikan kualitas tetap terjaga," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan temuan Ombudsman RI yang menemukan makanan tidak layak konsumsi dalam program MBG. Di SMPN 13 Surabaya, Ombudsman mendapati buah melon dalam kondisi busuk serta sayuran yang tidak segar.

Di SD di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur, menu MBG juga sempat menghebohkan publik setelah ditemukan potongan daging ayam yang masih mentah dalam kotak makanan yang disajikan kepada siswa.

Tak hanya itu, di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sejumlah siswa di tiga SD mengalami dugaan keracunan makanan usai menyantap menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Takalar, dr. Nilal Fauziah, mengungkapkan bahwa menu MBG di sekolah-sekolah tersebut terdiri dari nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Setelah mengonsumsi makanan tersebut, para siswa mengalami mual dan pusing.

Menanggapi berbagai temuan ini, Dadan justru menyalahkan Satuan Pelaksana Pangan Gizi (SPPG) yang baru terlibat dalam program MBG. Menurutnya, butuh waktu adaptasi bagi SPPG untuk dapat memasak dalam jumlah besar dengan kualitas yang konsisten.

"SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil dulu, mulai dari 150 porsi, naik ke 500, lalu ke 1.000 hingga 1.500 porsi. Ini butuh pembiasaan," jelasnya.

Dengan berbagai temuan lapangan yang berlawanan dengan pernyataan BGN, efektivitas dan pengawasan dalam program MBG kini menjadi sorotan publik. ***