SELATPANJANG, GORIAU.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti tak melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana (Sapras) di anggaran murni 2015. Mereka beralasan itu akibat dari rasionalisasi anggaran mencapai 34 persen, padahal banyak sekolah di Kepulauan Meranti yang harus mendapat perhatian ekstra.


Informasi belum dikerjakannya pembangunan Sapras ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, Selasa (8/9/2015). Kata Ardiansyah, untuk pembangunan sarana dan prasarana sama sekali belum terealisasi.
"Anggaran di Disdik sekitar 70an miliar, setelah dirasionalisasi jadi sekitar 50an miliar. Namun, Disdik tak jalankan pembangunan Sapras," kata Ardiansyah.
Ditambahkan laki-laki yang akrab dipanggil Jack itu lagi, alasan tidak dilaksanakan pembangunan Sapras karena harus terlebih dahulu dibuatkan perda baru.
Tapi, beberapa SKPD lain, yang juga kena realisasi APBD sekitar 30 persen, masih bisa melaksanakan pembangunan fisik. Disdik Meranti tak menjalankan pembangunan Sapras itu, padahal banyak bangunan sekolah yang harus mendapatkan perhatian ekstra dan pemda.
Akibat tidak adanya pembangunan Sapras itu, beberapa warga yang sempat menyampaikan aspirasi ke dewan merasa kesal dan kecewa. Hal itu sebagaimana disampaikan Asrofi, salah seorang anggota komisi C DPRD Meranti.
Kata Asrofi, apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat mereka turun reses, tidak jadi dikerjakan. Padahal, sangat besar harapan mereka untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. "Kasian sama warga. Apa yang menjadi aspirasi mereka tidak bisa dikerjakan," ujar Asrofi pula.
Untuk itu, rencananya apa yang tidak bisa dikerjakan di anggaran murni akan dipindahkan ke anggaran perubahan. Namun, kata Jack pula, tidak semua pekerjaan Sapras akan terlaksana mengingat waktu yang tersisa singkat.
"Kita minta, apa yang tidak bisa terlaksana di 2015 ini jadi program prioritas Disdik di tahun 2016," tambah Ardiansyah.(zal)