JAKARTA - Dalam kacamata demokrasi dan cita-cita reformasi, kritik merupakan bagian social control agar arah perjalanan pemerintahan menjadi seimbang.

Namun, jika sudah mengarah pada upaya menjatuhkan orang lain dan keluar dari rel moralitas karena dibumbui dengan fitnah tak berdasar maka sudah bukan kritik yang membangun.

Demikian diungkapkan aktivis Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU), Anas Nasikhin menanggapi perseteruan antara Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN, Erick Tohir.

"Kritik Adian Napitupulu terhadap Erick Tohir sudah kebablasan dan cenderung subjektif. Dia hanya mengkritik dari kacamata kepentingannya pribadi dan kelompoknya saja tanpa mengindahkan kepentingan besar perjalanan pemerintahan saat ini yang sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19," ujar Nasikhin melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Selasa (28/7/2020) di Jakarta.

Saat ini kata Dia, masyarakat sedang krisis apresiasi. Banyak orang terlalu rajin mengkritik tapi juga terlalu malas mengapresiasi. Padahal lanjutnya, kritik akan adil jika disertai dengan apresiasi.

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi dengan mengangkat ET sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah isyarat sekaligus contoh agar menjawab kritikan dengan kinerja. Dalam hal ini Target yang diberikan Presiden Jokowi kepada tim tidak main-main.

"Pertama, dalam konteks penangan Covid-19, yaitu menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan mengendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,".

"Kedua dalam konteks pemulihan ekonomi, presiden memerintahkan untuk melakukan upaya percepatan berdasarkan pokok masalah yang ada apakah terkait regulasi ataukah administrasi yang mengharuskan dilakukan revisi, bahkan jika dipandang perlu agar dilakukan shortcut serta menghentikan ego sektoral dan ego daerah," ujarnya.

Jadi, menurutnya sangat jelas ukurannya, yakni kinerja Erick Tohir. "Karena Pak jokowi cocok dengan kecepatan kinerja ET dalam mengelola kementrian BUMN maka dipasrahi tugas yang lebih besar. Ini menunjukkan kinerja yang baik, maka prestasinya ditingkatkan," tandasnya.

Jika keinginan Adian Napitupulu selama ini belum terpenuhi, mestinya kata Dia, dikembalikan pada logika kinerja ini. Apalagi jika dilihat peran Adian di pilpres 2019, Nasikhin melihat posisi Adian hanyalah ketua salah satu kelompok relawan yang mendukung pasangan 01. "Kinerjanya tentu setara dengan relawan yang lain yang berjumlah lebih dari 500 kelompok relawan. Jadi kalau bicara peran dia sebetulnya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa," urainya.

"Nah kalau sekarang dia meminta jatah lebih kepada ET dengan cara menekan dan kritik yang membabi buta itu sudah gak bener," jelas Ketua Bidang Pelatihan Saksi TKN.

Menurutnya, kelakuan Adian dalam mengkritik ET, sudah tidak objektif, tendensius, dengan data-datanya ngawur, seperti orang mabuk.

Cara-cara menekan Adian dalam soal penataan komisaris sekarang ini menurutnya sudah tidak proporsional, seperti preman yang tentu saja tidak bisa dibenarkan.

"Jangan-jangan kelakuannya selama ini ke menteri BUMN sebelumnya juga begitu?” Sergah Anas.

"Jadi mari beri dukungan kepada Pak ET untuk menjalankan GCG di tubuh BUMN. Saatnya BUMN untuk melepaskan dan membersihkan orang-orang titipan yang berasal dari tekanan gaya preman seperti ini," pungkasnya.***