PEKANBARU, GORIAU.COM - Penguatan infrastruktur di wilayah Pesisir Riau mulai tahun depan, sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama kabupaten dan kota untuk menguatkan sektor ekonomi wilayah terpinggir.

Masih banyak wilayah Pesisir Riau yang belum tersentuh dan tergarap secara maksimal, terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum merata.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Riau, Indra Bangsawan, mengatakan, mayoritas kredit usaha rakyat disalurkan kepada pelaku UMKM di wilayah daratan. Padahal, pelaku UMKM di pesisir lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), karena telah menjual produknya ke negara tetangga.

"Persoalan infrastruktur menghambat penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah pesisir. Seharusnya ini dimanfaatkan perbankan untuk terus meningkatkan kreditnya," ujar Indra.

Pemprov Riau juga akan mendorong perbankan masuk ke kawasan pesisir untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan. Dengan begitu, pengusaha lokal dapat mengekspansi pasar di Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka.

Selama ini pelaku UMKM di wilayah Riau daratan dianggap lebih siap, sehingga perbankan lebih menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM di wilayah Riau daratan. Untuk itu, pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas UMKM di pesisir dengan memberikan pelatihan, dan penjaminan oleh Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Selama ini karena perbankan dapat dengan mudah melakukan penilaian terhadap jaminan dan kemampuan kredit calon debitur di wilayah daratan. Kami akan dorong terus supaya UMKM di pesisir mendapatkan porsi yang lebih besar," tandasnya.

Keberadaan Jamkrida sendiri saat ini belum berpengaruh besar terhadap pengembangan UMKM di Riau. Dengan modal sekitar Rp27 miliar, badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut baru dapat memberikan jaminan terhadap kredit dengan total nilai Rp270 miliar.***