JAKARTA, GORIAU.COM - Peneliti senior Lipi yang tergabung dalam tim revisi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Siti Zuhro, menilai Kepulauan Meranti termasuk kedalam 10 persen daerah otonom yang berhasil. Meski secara makro otonomi daerah di Indonesia belum berjalan sesuai cita-cita bangsa dan malah mengeruk APBN lebih dalam untuk membiayai pemerintahan di daerah.

"Memang secara makro otonomi belum berjalan baik di Indonesia. Meski begitu ada sekitar 5-10 persen daerah yang berhasil, termasuk Meranti," katanya dalam talk show economic chalenges di Metro Tv yang disiarkan secara live, Senin, (16/12/2013), dengan presenternya Suryopratomo.

Hadir juga sebagai narasumber Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Agung Mulyana, dan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, sebagai kepala daerah kawasan perbatasan.

Siti Zuhro mengaku sempat berpikir bahwa keberhasilan Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru dalam menjalankan pemerintahan tidak terlepas dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Tapi ternyata keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah kabupaten.

"Ternyata tekad pemimpin nya yang wah. Meski potensi ekonomi tidak seberapa, tapi Pemkab berhasil memperdaya dan melibatkan masyarakat dalam membangun perekonomian. Inilah sebenarnya esensi dari demokrasi yang tercermin di dalam otonomi daerah itu," katanya lagi.

Teriakan yang disampaikan Bupati Irwan tentang keadaan wilayahnya hingga ke Jakarta, kata Siti, sudah tepat. "Semua daerah tidak bisa disamakan, harus ada pilihan dan perhatian yang khusus bagi daerah tertentu. Pemerintah pusat dan provinsi harus saling bersinergi dan berkordinasi untuk memecahkan permasalahan ini, lintas sektoral dan daerah perbatasan harus diprioritaskan," ungkapnya.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Agung Mulyana, sepakat bahwa daerah perbatasan harus mendapat prioritas dari pemerintah. Bukan hanya itu, perbatasan harus menjadi beranda depan NKRI bukan lagi halaman belakang.

"Diperbatasan ini masalah nya berbeda dengan daerah perkotaan.  Harus ada aturan yang mengatur untuk memprioritaskan daerah perbatasan ini. Agar pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar," ungkap Agung.

Lebih jauh ia menjelaskan dalam talk show itu, BNPP sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti. Dan ia berjanjin BNPP akan selalu bertindak sebagai kordinator pembangunan di wilayah perbatasan.

"Pusat terkadang lupa dengan daerah yang ada diperbatasan ini. Ini yang akan kami kordinasikan, kalau infrastruktur sudah baik otomatis perkembangan wilayah akan berjalan," katanya lagi.

Setidaknya ada tiga jenis infrastruktur yang harus dibangun dan disiapkan bagi wilayah perbatasan. Yakni, infrastruktur dasar seperti dermaga dan jalan, infrastruktur komunikasi dan informasi yakni penyampaian informasi tentang daerah keluar dan infrastruktur pemerintah.

Selain itu beberapa pejabat Kepulauan Meranti juga hadir mendampingi Bupati Irwan, Sekda Iqaruddin, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Said Asmaruddin, Kepala Dispenda, Bambang Suprianto, Kadis Pertanian, Yulian Norwis, Kepala Bappeda Aza Faroni, Kadis PU Anwar Zainal, Kadis Tamben Herman, Kadis Kehutan Mamun Murod, Kadis Perhubungan, Ardhahni, dan Kabag Humas Ery Suhairi. Beberapa anggota DPRD Kepulauan Meranti, Pauzi, Dedi Putera, Asmawi dan Fauzi Hasan. Serta puluhan mahasiswa Universitas Tarumanagara Jakarta.(rls/amn)